Tentara Kita

DI masa revolusi kemerdekaan, tentara ialah para wira. Merekalah para pemilik epos negeri ini. Mereka tentara rakyat. Doktrinnya jelas, seperti yang kerap digemakan Panglima Besar Jenderal Sudirman, mempertahankan dan mengorbankan jiwa untuk kedaulatan negara dan bangsa.

Sudirman menjadi penggerak pendulum ke mana tentara hendak dibawa. “Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapa pun ju ga. Tentara bukan menjadi kasta yang berdiri di atas masyarakat,” kata sang jenderal.

Namun, di masa Orde Baru, tentara kerap me nimbulkan trauma. Tentara justru menjelma menjadi kasta yang berdiri paling tinggi, yang dulu ditakutkan Panglima Besar itu. Masih segar dalam ingatan saya ketika remaja, beberapa tentara menyiksa penduduk desa yang punya pilihan politik berbeda dengan penguasa.

Dibunuhnya aktivis buruh Marsinah dengan keji hanyalah contoh kecil dari fakta yang sesungguhnya betapa tentara seperti berubah menjadi musuh rakyat. Tentara menjadi alat negara yang ‘bayangannya saja tak boleh disentuh’. Menjadi tentara di masa Orde Baru berarti pe nentu segala urusan. Siap menjadi wakil rak yat, wali kota, bupati, gubernur, menteri, dan bahkan beking para durjana. Siapa jenderal yang menjadi pangdam, kasum, kassospol, KSAD, dan terlebih Panglima TNI akan ramai dinujum para ahli politik bakal ke mana langkah berikutnya berlabuh.

Presiden Soeharto berpidato pada acara wisuda Akabri (kini Akmil) di Istana Negara era 1980-an, mempertegas posisi kasta itu. “Kalian memang dipersiapkan untuk menghadapi halhal yang luar biasa. Adapun hal yang biasa ialah urusan mereka yang berada di luar tentara.” Da lam sebuah kuliah umum di universitas, Prof Dr Dorodjatun Kuntjoro-Jakti seperti menjawab pidato itu. Intinya ia bilang, satu orang mahasiswa (UI) lebih berharga daripada 100 tentara.

Ini pernyataan untuk memotivasi agar kampus tak minder menghadapi tentara yang merasa segalanya itu. Kini di era demokrasi, saya masih melihat tentara seperti dalam persimpangan jalan: antara cerita kepahlawanan masa lalu yang kian menjauh dan masa depan yang belum pasti. Secara konstitusi ia telah mengalami perubahan amat substansial (lahirnya UU No 34 Tahun 2004), tetapi secara mental-psikologis seperti belum sepenuhnya siaga.

Menjadi kian jelas ketika mencermati kiprah Agus Harimurti Yudhoyono. Ia tentara yang cemerlang, lulusan terbaik Akmil pada 2000, anak Presiden Yudhoyono (2004-2014) yang juga militer, memilih melepas militernya yang baru digeluti 16 tahun demi berkompetisi men jadi calon Gubernur DKI Jakarta. Sebuah perjudian yang berani. Agus yang baru mayor, lulusan S-2 di universitas luar negeri dengan indeks kumulatif tertinggi. Militer Indonesia ke hilangan tunas muda cemerlang.

Terlebih tantangan dan ancaman militer di masa depan kian kompleks. Keputusan Agus pastilah hasil sebuah kalku lasi yang cermat. Bisa jadi ia memang dipersiapkan untuk Pemilihan Presiden 2019 dan setelahnya? Apa pun jawabannya, ini membuktikan bahwa tentara tidak lagi menjadi profesi yang penuh pesona. Terlebih bagi mereka yang punya kehendak untuk berkiprah di politik. Meski politik penuh kegaduhan, tetaplah ia menjadi magnet yang kuat.

Menjadi tentara, kata Jenderal Sudirman lagi, ialah sebuah bakti kepada negeri. “Karena keinsafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.” Kita terjemahkan apa yang dikatakan Jenderal Sudirman dalam konteks hari ini ialah tegaknya profesionalitas TNI. Tentara yang teguh pada konstitusi, pada profesi. Sebab, mengerjakan sesuatu di luar tugasnya tak hanya merendahkan eksistensi TNI, yang pasti akan melemahkan eksistensi negara. Dirgahayu, TNI.