Madu atau Racun

AMNESTI pajak tahap pertama meraih kesuksesan besar. Total pernyataan harta lebih dari Rp3.500 triliun dan uang tebusan sekitar Rp90 triliun. Sewajarnya Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi khusus kepada masyarakat dan aparat Direktorat Jenderal Pajak.

Kita akan mampu membangun negara ini apabila ada kebersamaan dari kita semua. Bapak bangsa India Mahatma Gandhi menyampaikan dunia akan mampu menyediakan makanan bagi semua manusia, kecuali jika ada satu yang rakus. Demikian pula negara ini, pasti akan bisa menyejahterakan rakyatnya apabila tidak ada yang egois. Target amnesti pajak bukan mustahil bisa tercapai apabila semua orang mau berbagi beban. Sering disampaikan, jumlah orang superkaya di Indonesia sekitar 2%. Itu artinya ada sekitar lima juta orang superkaya di Indonesia dan itu sudah lebih dari jumlah penduduk Singapura.

Apabila satu juta dari jumlah itu mendeklarasikan aset mereka Rp5 miliar saja, sudah ada deklarasi Rp5.000 triliun dan uang tebus Rp100 triliun. Sayangnya, belum semua kita mau menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Peserta amnesti pajak tahap pertama tidak sampai 500 ribu orang. Tambahan wajib pajak baru yang diharapkan memperkuat basis data pajak tidak sampai 15 ribu orang. Kita tidak boleh terlena oleh keberhasilan amnesti pajak tahap pertama. Masih banyak
pekerjaan rumah yang harus kita lakukan. Bukan hanya terus memperbaiki sisi penerimaan, melainkan juga pemanfaatan hasil penerimaan pajak.

Keberhasilan amnesti pajak bisa menjadi madu yang menguatkan, tetapi bisa juga menjadi racun yang mematikan. Madu apabila uang tebus Rp90 triliun dipakai untuk program yang produktif. Dari penyertaan harta sekitar Rp3.500 triliun, tidak ada dampak langsung terhadap kegiatan ekonomi yang bisa dimanfaatkan karena aset-aset itu sudah ada dalam perekonomian kita. Namun, dengan tambahan Rp3.500 triliun, produk domestik bruto Indonesia sekarang di atas US$1 triliun dan ini bisa menjadi modal untuk mendapatkan pinjaman baru luar negeri.

Hal yang bisa langsung memompa perekonomian kita ialah dana repatriasi sekitar Rp135 triliun. Ini adalah modal segar yang bisa masuk ke sistem keuangan. Tinggal bagaimana pintar-pintarnya kita menjadikan dana itu sebagai modal produktif karena beban bunga yang harus dibayar setiap tahun di atas Rp6 triliun. Pemanfaatan hasil amnesti pajak merupakan pekerjaan yang tidak kalah peliknya. Apalagi uang tebus ialah dana yang sekali datang dan bisa langsung habis tahun ini. Kita masih ingat pengalaman 2015 lalu, ketika Ditjen Pajak meluncurkan ‘tahun pembinaan’. Negara mendapatkan tambahan penerimaan pajak dari mereka yang mau memperbaiki surat pajak tahunan.

Penerimaan pajak itu habis untuk membiayai belanja pemerintah dan tahun ini terpaksa kita keluar lagi dengan program amnesti pajak demi menyelamatkan penerimaan negara. Tahun depan target penerimaan pajak akan dinaikkan. Akan tetapi, kalau kondisi perekonomian global masih belum membaik dan transformasi ekonomi belum bisa dilakukan, tidak mudah untuk mendapatkan penerimaan. Kita tidak mungkin mengeluarkan lagi kebijakan perpajakan untuk menyelamatkan penerimaan.

Keberhasilan amnesti pajak akan menjadi racun apabila kita tidak menyadari tantangan besar yang akan menghadang. Laporan terbaru World Economic Forum menunjukkan daya saing Indonesia turun empat tingkat menjadi peringkat 41. Padahal, sudah 13 paket kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk menarik investasi. Persoalan yang menghambat investasi belum berubah, yakni korupsi, inefi siensi birokrasi, buruknya infrastruktur, dan buruknya akses ke sektor keuangan. Inilah yang membuat kita harus terus bekerja keras.