Aklamasi Vs Kompetisi

NEGARA ini tak kelebihan pemimpin. Partai pun tak kekurangan pemimpin. Bahkan banyak yang berhasrat menjadi ketua umum. Kabar gembira lain, animo itu tak berkaitan dengan kekuasaan di pemerintahan.

Partai Demokrat tak lagi berkuasa, minat menjadi ketua umum tetap bergelora, bahkan menimbulkan tantangan internal, apakah ketua umum dipilih melalui kompetisi-kontestasi atau aklamasi. Bukan pilihan gampang karena ada yang bergairah dan berani bersaing melawan SBY lewat kompetisi terbuka. Sebaliknya, ada yang berpandangan tiada guna berkompetisi karena SBY didukung pemilik 90% suara. Daripada menghabiskan waktu dan energi lebih baik aklamasi.

Partai Demokrat partai modern yang ketika SBY di pemerintahan justru mengambil jalan kompetisi untuk memilih ketua umum. SBY bahkan tidak menunjukkan preferensi sekalipun anaknya, Ibas, di kubu Andi Mallarangeng. Andi dan Marzuki Alie kalah, Anas Urbaningrum menang. Namun, kepemimpinan Anas berakhir tragis karena menjadi terpidana korupsi. Juga Andi. Alhasil regenerasi gagal.

Anas tampaknya sakit hati. Padahal, ia bukan kader pepesan kosong tanpa pengikut dan pendukung. Partai Demokrat memerlukan konsolidasi intensif. Untuk itu, terpenting bukan menghasilkan ketua umum buah kongres kompetisi-kontestasi, melainkan memiliki ketua umum berwibawa menghadapi Pemilu 2019. Saat ini kompetisi belum tentu pilihan bijak jika dibandingkan dengan aklamasi.

PAN memilih ketua umum melalui kompetisi. Zulkifli Hasan menang tipis atas Hatta Rajasa, kemenangan yang tidak bisa dimungkiri berkat pengaruh Amien Rais. Zulkifli merangkul mantan ketua umum Sutrisno Bachir yang sebelumnya tersingkir, tapi kini ada tanda-tanda bakal kehilangan mantan ketua umum Hatta Rajasa dan mantan wakil ketua umum Dradjad Wibowo.

Kehilangan itu mungkin berdampak biasa-biasa sepanjang Amien Rais tegak di situ. Namun, Amien ingin menunjukkan saat ini era baru PAN. "Pak Zul pegang kendali," katanya. Pernyataan elok sekalipun tetap pertanyaan besar di masa depan ketika Amien tiada, apakah PAN tetap utuh bila terus menempuh jalan kompetisi dalam memilih ketua umum. Jangan-jangan demi keutuhan partai, saat itu lebih baik aklamasi saja.

PDI Perjuangan tidak ambil pusing dengan penilaian pengamat perihal oligarki. Partai itu tidak sok demokratis. PDIP memilih aklamasi menetapkan Megawati sebagai ketua umum. Dua faktor melandasinya, yaitu legitimasi sebagai pendiri partai dan berwibawa ke dalam. Dua hal itu juga dimiliki Partai Demokrat (SBY), Gerindra (Prabowo), Hanura (Wiranto), NasDem (Surya Paloh), dan PAN (Amien Rais), tapi tidak dimiliki Golkar dan PPP. Tidak ada yang secara perorangan dapat disebut sebagai pendiri PPP dan Golkar. PPP hasil fusi sejumlah partai Islam. Golkar berasal dari Sekretariat Bersama Golongan Karya yang didirikan elite Angkatan Darat.

Kini kedua partai itu tak punya figur berwibawa sebagai pemersatu. Karena itu, munaslub sekalipun bukan jaminan konflik selesai jika pemilihan ketua umum melalui kompetisi.Aklamasi dikritik berbuah oligarki. Kompetisi ternyata berbuah konflik. Semua pilihan seperti usus buntu kena infeksi. Mana yang dipilih? Jangan jadikan buah simalakama. Soliditas partai lebih urgen sehingga untuk sementara aklamasi. Sampai elite partai terkagum-kagum akan bunga lotus. Dengan seluruh keindahannya ia butuh kehijauan daunnya untuk jadi indah. Tak seorang pun pemimpin partai bisa menjadi indah sendirian.