Menteri ESDM

Sering kita menganggap enteng persoalan integritas.

Padahal, itu merupakan faktor penting untuk membuat setiap orang bisa mengoptimalkan kapasitas yang dimiliki dan menghasilkan karya terbaik.

Kita lihat bagaimana Majelis Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat memulihkan nama baik mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus 'papa minta saham'.

Alasannya, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan rekaman yang menjadi bukti dalam sidang etik MKD tidak sah.

Seakan-akan soal pelanggaran etika pejabat negara itu sekadar masalah hukum.

Padahal, ini lebih berkaitan dengan kepatutan. Semua orang paham ada pelanggaran etika yang dilakukan seorang Ketua DPR.

Pemulihan nama baik yang dilakukan MKD tidak berarti membuat Setya Novanto menjadi kredibel di mata rakyat.

Kalau kita lihat program amnesti pajak bisa sukses, salah satunya disebabkan oleh adanya kepercayaan masyarakat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Orang merasa nyaman dan kemudian mau ikut program amnesti pajak karena tahu integritas Sri Mulyani.

Kita percaya hasil yang diperoleh dari amnesti pajak bisa dipakai untuk membangun negara ini karena Sri Mulyani punya kapasitas untuk mengelola fiskal secara bertanggung jawab.

Dua ilustrasi itu sepantasnya membuat kita tidak main-main dengan masalah integritas.

Kejujuran merupakan hal yang utama, terutama bagi pejabat publik.

Setiap kebijakan publik yang dikeluarkan pejabat yang tidak memiliki integritas pasti tidak pernah akan diindahkan rakyat.

Atas dasar itulah, kita juga ingin mengingatkan tentang jabatan menteri energi dan sumber daya mineral yang sudah 1,5 bulan kosong.

Padahal, kementerian itu merupakan salah satu kementerian yang strategis.

Sekarang ini kita berada dalam situasi krisis, terutama dalam mengantipasi percepatan pembangunan yang akan terjadi.

Bagaimana tidak kritis kalau produksi minyak cenderung menurun, sedangkan investasi baru belum kunjung terjadi.

Di bidang kelistrikan, pembangunan 35 ribu Mw belum menunjukkan kemajuan. Sekarang yang bisa dilakukan hanyalah konservasi energi agar beban listrik bisa dikurangi.

Untuk mengantisipasi krisis yang bisa terjadi, kita tidak bisa terus mengandalkan pelaksana tugas.

Seorang pelaksana tugas hanya mempunyai kewenangan melakukan pengawasan, tetapi tidak bisa mengambil keputusan yang strategis.

Sudah waktunya Presiden Joko Widodo menetapkan menteri ESDM yang definitif.

Hanya saja menteri itu harus yang memiliki integritas yang tinggi.

Jangan sampai Presiden menunjuk pejabat yang keliru dan akhirnya mengganggu kredibilitas pemerintahan seperti yang lalu.

Belajar dari pengalaman, kita membutuhkan menteri ESDM yang spotless clean, benar-benar bersih.

Ia bukan hanya harus jujur, tetapi tidak memiliki kepentingan pribadi.

Berpuluh-puluh tahun kementerian ini dijadikan bancakan dan mesin uang bagi sekelompok orang.

Kalau kita mendengar penilaian pelaku industri energi dan tambang, mereka terkesan dengan sosok Sudirman Said.

Ibaratnya Sudirman membuat sistem yang ada di Kementerian ESDM menjadi tidak bisa dipakai bermain-main.

Tidak ada lubang yang bisa dimasuki, kecuali pintu depan yang terbuka untuk siapa pun yang mau melakukan investasi di bidang energi dan tambang.

Kita bisa lihat bagaimana bisnis Petral yang penuh lika-liku bisa dibersihkan. Upaya kongkalingkong yang coba dilakukan seorang Ketua DPR pun dibongkar.

Meski akibatnya ia harus terpental dari kursi menteri, Sudirman tidak pernah menyesali.

Kita butuh sosok menteri seperti itu agar kekayaan alam ini tidak hanya dinikmati segelintir orang.

Kita percaya masih banyak orang yang bukan hanya pintar, tetapi jujur di negeri ini.

Kita tidak perlu silau oleh mereka yang tinggal di luar negeri, tetapi di Indonesia banyak orang yang cemerlang.

Sekarang tinggal mau atau tidak kita mempercayai mereka.