Batu Bara

SEKITAR 10 tahun lalu batu bara menjadi komoditas yang menggiurkan. Semua orang berlomba mendapatkan konsesi pertambangan batu bara karena menguntungkan. Permintaan dunia begitu tinggi sehingga membuat harga melambung tinggi sempat di atas US$100 per ton. Banyak orang kaya mendadak karena bisnis batu bara.

Begitu menguntungkannya bisnis batu bara membuat perbankan pun tidak takut mengucurkan kredit. Namun, periode kejayaan batu bara tidak berlangsung lama. Kepedulian masyarakat dunia terhadap persoalan lingkungan membuat batu bara mulai ditinggalkan sebagai sumber energi. Tiongkok yang menjadi konsumen terbesar mulai mengganti ke energi yang lebih ramah lingkungan.

Perubahan yang berlangsung cepat ini mengimbas pengusaha batu bara, terutama para pemain yang masuk belakangan belum menikmati manisnya bisnis ini. Padahal, tidak sedikit investasi yang sudah mereka tanamkan. Persoalan inilah yang sekarang harus dihadapi perbankan. Kredit yang diberikan kepada pengusaha batu bara mulai bermasalah. Non performing loan perbankan untuk sektor ini meningkat mendekati angka 5%.

Terutama pengusaha di Kalimantan Timur, kini menghadapi kesulitan mengembalikan kredit. Pertumbuhan ekonomi di daerah itu masuk kategori merah. Tidak mengherankan apabila perbankan pun ikut terpukul. Pekerjaan rumah bagi perbankan bagaimana mengelola kredit bermasalah itu. Mereka harus mulai menyisihkan sebagian keuntungan untuk mengantisipasi kalau-kalau kredit itu macet. Kepusingan bukan hanya dihadapi perbankan, melainkan juga pemerintah. Pemerintah pusat harus kehilangan sumber penerimaan.

Terpuruknya harga komoditas membuat keuntungan perusahaan menurun tajam dan akibatnya penerimaan negara turun secara signifi kan. Potensi penurunan penerimaan pajak, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bisa mencapai Rp219 triliun. Akibatnya, pemerintah terpaksa melakukan pemotongan anggaran, baik untuk kementerian dan lembaga negara maupun pemerintah daerah.

Pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2016, Senin lalu, Menkeu meminta pengertian para kepala daerah. Kepala daerah harus fokus pada program pembangunan infrastruktur dan pengurangan kemiskinan. Program lain ditunda dulu karena pemerintah akan mengurangi dana alokasi khusus dan umum. Pelajaran terpenting yang bisa kita petik, ekonomi tidak pernah berjalan linier. Pasti akan ada siklus dan kita harus hidup lebih hemat serta menggunakan
anggaran secara efektif dan efisien. Kita tidak bisa hidup jorjoran ketika keuangan negara sedang tertekan. Kita bisa mengalami seperti Yunani apabila lebih besar pasak daripada tiang.

Kedua, tidak bisa kita hanya mengandalkan sumber daya alam sebagai kekuatan. Kita harus mengolah sumber daya alam agar bernilai tambah. Untuk itu persiapan sumber daya manusia menjadi penting dan biaya riset serta pengembangan menjadi sebuah keharusan. Selama ini kita terlena oleh kekayaan alam. Di era Orde Baru kita mengandalkan minyak sebagai sumber penerimaan negara. Sepuluh tahun terakhir kita mengandalkan kepada komoditas tambang dan perkebunan.

Sebenarnya kita bisa menggunakan kehutanan dan perkebunan sebagai sebuah kekuatan karena keduanya bisa diperbarui. Kalau saja dikelola dengan prinsip keberlanjutan yang baik, tidak pernah akan ada habis-habisnya yang bisa kita dapatkan dari kehutanan dan perkebunan. Sayangnya, kita tidak punya arah yang jelas. Kita seringkali terlalu mudah didikte oleh pihak luar.

Pemerintah selalu cari selamat kalau sudah dikritik soal lingkungan. Bukan melakukan perbaikan ke dalam, tetapi kemudian melakukan pelarangan. Padahal, kalau pengelolaannya yang diperbaiki, nilai tambah yang didorong, dan riset serta pengembangan yang digalakkan, Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di industri kehutanan dan perkebunan.