Reklamasi Lagi

“ISUK dele, sore tempe,” itulah cerminan kebijakan di Indonesia. Semua tidak bisa dipegang karena bisa berubah setiap saat. Terakhir yang berubah-ubah ialah keputusan tentang reklamasi di Teluk Jakarta. Ratas di Kemenko Maritim mencabut moratorium yang sebelumnya diputuskan Menko Maritim Rizal Ramli.

Menko yang baru, Luhut Pandjaitan, mengatakan tidak ada yang salah dengan reklamasi. Presiden Joko Widodo, menurut Luhut, meminta pro yek dilanjutkan. Selesaikah persoalan? Tidak. Menko Maritim memang memiliki kewenangan koordinasi, tetapi tidak kewenangan eksekusi. Keputusan un tuk mencabut moratorium berada di kementerian teknis, yaitu Ke menterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Baik Menteri LHK Siti Nurbaya maupun Menteri KP Susi Pudjiastuti mengatakan tidak bisa membuat keputusan pencabutan moratorium tanpa payung lebih tinggi. Kementerian LHK menunggu keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang pembangunan tembok laut sebagai dasar keluarnya izin analisis mengenai dampak lingkungan. Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya akan mengeluarkan keputusan jika izin amdal dikeluarkan KLHK.

Silang pendapat para menteri sangat tidak elok dan menunjukkan ketidakkompakan. Penyebabnya ialah ketidaksabaran dalam mengeluarkan pernyataan. Kalau saja Menko Mari tim bertindak lebih bijak dengan mendengar pandangan Menteri LHK dan Menteri KP, kegaduhan tidak perlu terjadi. Di tengah keinginan pemerintah menarik investasi, kasus itu menjadi kampanye buruk.

Orang kian tidak berani berinvestasi di Indonesia karena ketidakjelasan keputusan. Semua tidak didasarkan aturan berlaku, tetapi preferensi dari pejabat. Apalagi, kasus reklamasi ini sudah masuk ke ranah hukum. Nelayan di pantura Jakarta sudah menggugat ke PTUN dan dimenangkan oleh pengadilan. Pemerintah semestinya menghormati keputusan itu. Tidak bisa pemerintah unjuk kekuasaan dan menganggap keputusan PTUN itu tidak memiliki kekuatan hukum.

Belum lagi sikap kelompok masyarakat penentang reklamasi. Mahasiswa Universitas Indonesia berunjuk rasa menyatakan ketidaksetujuan ter hadap kebijakan baru pemerintah. Dalam negara demokrasi, tugas pemerintah memang menjadi lebih berat. Mereka harus mendengarkan suara penentang dan meyakinkan bahwa kebijakan itu memberi manfaat kepada masyarakat yang lebih besar. Komunikasi harus dibangun dan tidak bisa menafi kan suara para penentang begitu saja.

Tanpa ada konsensus, proyek reklamasi akan terus menuai masalah. Itu akhirnya akan menyulitkan semua pihak, termasuk pengusaha. Pembangunan seperti apa yang sebenarnya kita inginkan? Jika hanya mengandalkan kekuasaan apa bedanya dengan sistem lama? Kita tidak boleh lupa saat kita memilih Jokowi sebagai presiden, salah satu pertimbangannya ialah kekuatan persuasi yang ia miliki. Jokowi dikenal sabar membangun komunikasi dengan rakyat saat hendak memindahkan
mereka ke lokasi baru.

Kini, kita pantas bertanya, ke mana kekuatan persuasi Jokowi itu? Me ngapa para menterinya tidak cukup sabar membangun komunikasi bahkan dengan sesama menteri sendiri. Kalau semua didekati dengan prinsip ‘pokoknya’, kita bukan sedang membangun negara ini. Kita sedang memupuk kebencian di antara warga bangsa. Tentu tidak ada kata terlambat sepanjang ada kemauan untuk memperbaiki kelemahan.