Impor

APAKAH Indonesia berada dalam kondisi krisis? Jawabnya tentu tidak. Perekonomian kita masih tumbuh positif pada Kuartal II lalu. Neraca pembayaran juga dalam kondisi baik. Defisit neraca transaksi berjalan berada pada tingkat yang terkendali dan bahkan cenderung menurun. Namun, bukan berarti kita tidak perlu waspada. Di samping ketidakpastian perekonomian global, anggaran negara kita berada dalam posisi tertekan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terpaksa melakukan pemotongan anggaran dalam jumlah besar untuk mengantipasi bolongnya sisi penerimaan. Anggaran kementerian dan lembaga dan juga dana transfer ke daerah diminta untuk diturunkan lagi. Dalam posisi seperti ini memang kita harus mengendalikan pengeluaran. Jangan sampai kita lebih besar pasak daripada tiang.

Penghematan bukan hanya dalam pengeluaran pemerintah, tetapi juga dalam penggunaan devisa. Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono mengkhawatirkan sikap kita yang mudah untuk mengimpor. Sebentar-sebentar impor. Padahal, kalau digerakkan kemampuan ekonomi dalam negeri terlebih dahulu, bukan hanya devisa yang bisa dihemat, tetapi menggeliatnya kegiatan ekonomi dalam negeri.

Terutama impor yang kita sayangkan ialah impor kebutuhan pangan. Impor ini bukan hanya sekadar habis dan tidak menyisakan apa-apa kecuali kotoran, tetapi meninggalkan kekuatan kita sebagai negara agraris. Sekarang ini kita membuka lagi impor untuk daging kerbau dari India. Tidak tanggung-tanggung DPR pun menyetujui dan mengizinkan Perum Bulog mengimpor daging kerbau sampai 80 ribu ton.

Dengan harga impor daging kerbau Rp48 ribu per kilogram, artinya kita harus menyediakan devisa sekitar Rp6 triliun. Dengan bisnis sebesar itu tidak heran apabila Duta Besar India Nengcha Lhouvum hadir langsung dalam acara Economic Challenges, Selasa (6/9) malam lalu karena membahas daging kerbau India. Bagi India, bisnis US$500 juta per tahun tentu merupakan peluang yang bagus.

Bukan hanya dunia usaha mereka yang akan bergairah, melainkan peternak di negeri itu punya kesempatan kerja yang luar biasa. Lalu apa yang kita dapatkan dari impor itu? Pertama, keinginan Presiden Joko Widodo untuk membuat harga daging di bawah Rp80 ribu per kg memang bisa tercapai. Kedua, seperti dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi, pemenuhan protein hewani masyarakat bisa terpenuhi.

Tetapi selebihnya tidak ada. Coba kalau dana Rp6 triliun itu dipakai untuk membangun industri peternakan di Indonesia, ribuan orang akan bisa bekerja di bidang ini. Dari sana tidak hanya bisa lahir pengusaha peternakan yang andal, tetapi riset peternakan pun bisa berkembang. Kita teringat ketika Presiden Soeharto dikritik karena terlalu banyak berutang dari luar negeri.

Saking kesalnya Presiden Soeharto mengatakan, utang luar negeri itu dipakai untuk membangun infrastruktur yang membuat masyarakat bisa menjadi lebih produktif. Bukan dipakai untuk membeli makanan yang kemudian hanya menjadi kotoran. Kita harus berpikir ulang dalam melakukan impor. Sama dengan kita mengekspor produk dalam bentuk bahan mentah, kita sebenarnya hanya memberikan bangsa lain mempunyai pekerjaan dan menikmati nilai tambah.

Sementara kita di sini terbelenggu dalam persoalan pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Kita selalu diingatkan, negeri ini mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Masyarakatnya pun cepat untuk belajar apabila diberikan pengarahan yang benar. Sayangnya berpuluh tahun kita tidak memiliki arah kebijakan yang memberdayakan kekuatan dari bangsa ini.

Tidaklah keliru apabila dikatakan, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh seberapa banyak kekayaan alam yang dimilikinya. Namun, ditentukan oleh seberapa banyak manusia yang tercerahkan bisa mencerdaskan bangsanya.