Kemudahan

SETELAH lama tak melakukannya, Presiden Jokowi kembali memasarkan Indonesia. Dalam bagian kegiatan di pertemuan G-20 di Tiongkok, Presiden mengadakan serangkaian pertemuan dengan pengusaha negeri itu. Presiden antara lain bertemu pendiri Ali Baba, perusahaan ritel berbasis daring, Jack Ma.

Presiden kembali mengundang investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Banyak bidang bisnis yang bisa dimanfaatkan karena Indonesia sedang bergegas untuk membangun. Indonesia ingin masuk menjadi negara industri baru dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Kita tidak tahu apakah marketing Presiden masih ampuh untuk menarik pengusaha. Di awal pemerintahan, Presiden begitu gencar untuk menarik masuknya investasi. Bahkan dalam pertemuan bisnis memperingati 60 tahun Konferensi Asia-Afrika di Jakarta, Presiden pernah mengatakan, “If you have any problems, please call me.”

Kenyataannya begitu banyak masalah yang muncul, tapi tidak pernah bisa diselesaikan. Contoh paling nyata ialah program Presiden sendiri untuk membangun pembangkit listrik 35 ribu Mw. Sampai sekarang lelang proyeknya maju-mundur. Bahkan, tim percepatan pembangunan kelistrikan dibubarkan Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Luhut Pandjaitan. Tidak perlu jauh-jauh mendengar keluhan pengusaha di Indonesia. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan P Roeslani mengeluhkan strategi pembangunan yang ingin dilakukan pemerintah.

Sepanjang yang ia tahu, pembangunan itu pertama-tama bertumpu pada dunia usaha. Apabila dunia usaha tidak mampu, baru dilakukan badan usaha milik negara. Kalau BUMN tidak juga mampu, baru pembangunan bertumpu pada APBN. Ketua Kadin Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Yani Motik melihat ketidakjelasan kebijakan sekarang ini. Ada satu BUMN yang membutuhkan seragam bagi pegawainya. Kalau pemerintah mau mendorong kewirausahaan, seharusnya pengadaan seperti itu diserahkan kepada UMKM.

Kenyataannya, pengadaan itu diambil unit usaha di dalam BUMN itu sendiri. Berbicara tentang kemudahan berusaha tidaklah cukup dengan mengatakan bahwa di Indonesia banyak kesempatan. Harus dirumuskan langkah strategis untuk menarik datangnya investasi tersebut. Bahkan pemerintah harus memiliki cetak biru, di mana porsi pengusaha dan di mana BUMN. Bahkan harus diperinci lagi mana yang porsi pengusaha nasional dan pengusaha asing. Kemudahan bukan sekadar urusan perizinan, melainkan juga kepastian lahan, ketersediaan energi, kesiapan tenaga kerja, dan dukungan infrastruktur.

Dalam kolom ini kami bahkan pernah sampaikan soal sistem perpajakan yang kompetitif. Kita lihat langkah yang dilakukan Republik Irlandia. Mereka menjadi negara dengan tarif pajak paling rendah di Uni Eropa. Ditambah dengan perlindungan atas hak kekayaan intelektual dan pajak dividen yang lebih kompetitif, Irlandia mampu menarik perusahaan besar dunia untuk menjadikan negara mereka sebagai basis produksi.

Apa yang didapatkan oleh Irlandia? Arus modal asing langsung masuk dalam jumlah besar. Ini otomatis memperkuat neraca pembayaran Irlandia. Pabrik-pabrik besar yang dibangun membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Irlandia. Ekspor yang besar keluar dari negara itu membuat kegiatan perdagangan meningkat tajam. Irlandia menjadi surga investasi di Eropa. Pertumbuhan ekonomi mereka melesat 7,8%, tertinggi di Eropa.

Nilai ekspor dari Irlandia juga meningkat 13% sehingga kegiatan bongkar muat pun menjadi hidup. Irlandia mampu menekan tingkat pengangguran. Kalau kita ingin menarik datangnya investasi, tidak cukup hanya berwacana. Apalagi kalau kita
sudah berjanji, kita harus mampu merealisasikannya. “My word is my bond,” itulah prinsip yang harus dipegang kalau kita ingin berhasil dalam berbisnis. Kita tidak bisa terlena bahwa banyak sumber daya alam yang kita miliki. Dalam bisnis, yang lebih dibutuhkan ialah kepastian dan ketenangan.