Pepesan Kosong

DUA bulan sudah energi kita habiskan untuk membicarakan amnesti pajak. Presiden Joko Widodo berkeliling mulai dari Surabaya, Medan, Bandung, Jakarta, dan Semarang untuk melakukan sosialisasi. Para menteri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, bahkan direksi bank pemerintah harus ikut mendampingi sosialisasi amnesti pajak.

Sosialisasi memang hal yang penting dilakukan. Hanya saja harus kita ingatkan, persoalan yang kita hadapi bukan hanya amnesti pajak. Banyak hal penting lainnya yang juga menuntut perhatian. Jangan sampai kita terbenam hanya urusan amnesti pajak. Sekarang biarkan aparat Direktorat Jenderal Pajak yang bekerja. Kita cukup awasi saja agar mereka tidak melenceng dari tujuan utama.

Sekali lagi amnesti pajak kita luncurkan untuk mengajak warga yang menyimpan uangnya di luar negeri untuk membawa pulang dan menggerakkan perekonomian nasional. Tujuan utama dari amnesti pajak bukanlah uang tebus untuk menambal APBN. Kalau dana simpanan di luar negeri itu bisa ditarik ke Indonesia, itu akan menjadi modal yang luar biasa untuk menggerakkan perekonomian nasional.

Dengan berbagai investasi yang dilakukan, jutaan lapangan pekerjaan akan bisa dibuka. Kalau lebih banyak rakyat Indonesia menjadi manusia yang produktif, bukan hanya kehidupannya semakin baik, kemampuannya untuk berkontribusi dengan membayar pajak pun semakin besar. Sekarang ini terlalu banyak tenaga kerja yang masuk di sektor informal.

Sepanjang aktivitas yang terjadi berada pada tataran underground economy, maka kontribusinya kepada pembangunan menjadi terbatas. Kita bersepakat untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dengan perekonomian yang lebih formal dan inklusif. Kita ingin mengajak semua pihak untuk memikirkan persoalan yang lebih besar agar tidak terjebak pada pepesan kosong.

Sudah cukup kita dininabobokan dengan akan masuknya uang repatriasi Rp1.000 triliun dan deklarasi aset dari luar negeri sebesar Rp4.000 triliun. Begitu spektakulernya uang yang akan masuk sehingga kita sudah membayangkan ke sektor mana saja uang itu akan diinvestasikan. Kenyataannya, kita harus mengais-ngais agar uang dari luar negeri itu datang.

Saatnya kita kembali ke kehidupan nyata. Sekarang kita harus memikirkan bagaimana bisa melewati empat bulan terakhir dengan aman. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memotong lagi anggaran sampai Rp137 triliun agar APBN tetap kredibel. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sedang berjuang untuk menata kembali pengeluaran tanpa harus terlalu mengganggu kinerja.

Mantan Wapres Boediono sudah memperingatkan kita untuk berhati-hati. Perlambatan ekonomi dunia yang diikuti gejolak politik di berbagai negara akan membuat perekonomian dunia penuh ketidakpastian. Kita tidak boleh lengah untuk mengawasi perkembangan karena terlambat mengambil keputusan akan membuat kondisi semakin memburuk. Melihat motor pertumbuhan ekonomi kita di kuartal II, hanya dua yang bisa diandalkan, yakni konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah.

Kalau belanja pemerintah sudah dikurangi, janganlah masyarakat dibuat nervous. Amnesti pajak jangan menyebabkan kontraksi ekonomi. Kalau itu sampai terjadi, kita akan kehilangan motor pendorong pertumbuhan. Sekarang ini semua harus dituntut untuk kembali fokus bekerja. Kita harus memikirkan bagaimana 13 paket kebijakan yang sudah dikeluarkan bisa diimplementasikan.

Yang bisa membuat kebijakan pemerintah itu berjalan ialah dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah hanya bertugas menentukan arah dan membuat aturan, tetapi yang melaksanakannya dunia usaha dan masyarakat. Agar dunia usaha dan masyarakat bisa bekerja, yang mereka butuhkan ialah ketenangan dan kepastian. Saatnya kita ingatkan kembali ajakan Presiden di awal pemerintahan untuk 'Kerja...kerja...kerja'.