Ironi Haji

BAYANGKAN kita penduduk Kabupaten Sidrap (Sidenreng Rappang), Sulawesi Selatan. Bayangkan kita seorang muslim yang ingin ber-ibadah haji. Kuota haji 2016 di kabupaten berpenduduk 283.000 jiwa itu hanya 201 orang, sedangkan pendaftarnya 8.145 orang. Artinya, Anda harus menunggu 39 tahun, baru berangkat pada 2055. Jika kini berusia 30 tahun dan baru mendaftar, Anda akan berangkat ke Tanah Suci ketika usia 69 tahun. Masih di provinsi itu, di kabupaten lain seperti Bantaeng, Wajo, dan Pinrang masing-masing harus menunggu 38 tahun, 37 tahun, dan 35 tahun.

Rata-rata masa tunggu untuk berhaji di Sulsel 31 tahun dan di Pulau Jawa 20 tahun. Adapun jumlah jemaah calon haji nasional sebelum Masjidil Haram diperluas ialah 211 ribu orang. Setelah dikurangi 20%, kuotanya kini tinggal 168 ribu orang. Menurut Nasaruddin Umar dalam tulisan 'Mencari Solusi Persoalan Haji' (Media Indonesia, 25/8), sejak 1960 Sulsel selalu di urutan pertama berhaji, menyusul Jawa Timur da n Jawa Barat. Padahal, populasi masyarakat Sulsel tak sepadat di kedua provinsi yang memang terpadat di Indonesia.

Menurutnya, bagi sebagian besar masyarakat bawah di Sulsel, haji salah satu simbol kekuatan budaya. Jika semula dalam pesta adat mereka hanya bisa duduk di tamping (serambi rumah), setelah berhaji bisa duduk di watangpola (ruang inti rumah). Dengan berpeci haji mereka bisa duduk sejajar dengan orang-orang terhormat. Tak hanya itu, secara bisnis, orang-orang haji dapat mengkredit barang tanpa agunan. Itu sebabnya, mereka rela mengorbankan apa saja milik mereka untuk ONH. 'Harga tanah dan perhiasan emas menjelang pelunasan turun drastis', tulis mantan wakil menteri agama itu.

Tak berbeda jauh dengan realita di beberapa daerah lain. Di Bima, NTB, misalnya, bagi mereka yang bukan aristokrat, cerdik pandai, atau pejabat, cara menaikkan 'kelas' ialah berhaji. Karena itu, dengan cara apa pun, berhaji akan mereka tempuh, termasuk menjual tanah, satu-satunya sumber penghidupan mereka. Karena itu, peristiwa penahanannya 177 calon haji yang menggunakan paspor Filipina sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan. Selain lewat negara lain, menjadi pekerja musiman di Arab Saudi, berumrah menjelang musim haji, dan menyuap petugas juga merupakan beberapa jalan yang kerap ditempuh sebagian jemaah calon haji kita.

Meningkatnya kesadaran syariah umat Islam dan membaiknya perekonomian menjadi pendorong meningkatnya jumlah jemaah calon haji. Terbatasnya kuota haji, rendahnya pengetahuan haji yang benar, mengejar status sosial, orientasi bisnis para pengelola perjalanan haji, dan korup-nya birokrasi kita menjadi paket 'sempurna' mereka melakukan praktik lancung. Berhaji merupakan manifestasi keikhlasan tingkat tinggi, tetapi banyak yang membelokkannya. Tak salah saya kira, dengan menimbang masa tunggu berhaji begitu lama, pemerintah membuat peraturan tegas berhaji cukup sekali seumur hidup.

Harus gencar pula sosialisasi bagaimana beribadah haji yang benar. Kemampuan secara fisik dan material harus menjadi syarat yang mestinya tak boleh ditawar. Tentu di luar itu, pemerintah juga harus terus berupaya meminta tambahan kuota kepada Arab Saudi. Di lingkup ASEAN, negara-negara yang kuota hajinya tak dimanfaatkan maksimal bisa dilobi secara khusus. Juga dengan negara lain yang mempunyai hubungan baik. Berhaji yang mengandung ajaran tolerasi, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan kejujuran menjadi sangat ironis jika dilakukan dengan cara-cara lancung.

Gelar haji pun dipamerkan pula. Padahal, dulu pemerintah Hindia Belanda memberi 'H' di depan mereka yang telah berhaji agar mudah menandainya. Samanhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam; Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah; Hasyim Asyari mendirikan NU; setelah mereka pulang haji. Belanda tak nyaman dengan organisasi kaum pribumi. Karena itu, sepulang berhaji mereka diberi label 'H'. Kita justru sengaja memamerkannya dengan bangga.