Buton

PEKAN lalu saya berkesempatan mengunjungi Pulau Buton.

Pulau yang terletak di Sulawesi Tenggara itu menakjubkan.

Sejarah demokrasi mereka lebih dulu dari demokrasi di Republik ini.

Sejak abad ke-14, mereka sudah mengenal sistem demokrasi.

Tiga partai yang mengawal jalannya Kasultanan Buton menjalankan sistem musyawarah mufakat yang dikenal dengan prinsip 'Bersatu tidak menguatkan, bercerai tetapi tidak melemahkan'.

Kekayaan alam yang dimiliki Buton juga luar biasa.

Karena letaknya di teluk, laut biru di depan Kota Baubau sangat tenang seperti danau besar.

Hutannya pun terpelihara dengan baik sehingga 35 ribu hektare hutan di kawasan Lambusango ditetapkan sebagai paru-paru dunia.

Kekayaan di dalam tanah juga tidak terkira besarnya.

Buton memiliki aspal alam yang merupakan 80% aspal alam dunia.

Sejak 1924, Belanda menemukan cadangan aspal dunia tersebut.

Beruntung mereka tidak mengeksploitasinya.

Belanda lebih sibuk untuk memperdagangkan rempah-rempah yang melimpah di timur Nusantara ini.

Sayangnya, setelah Indonesia merdeka, aspal alam itu dibiarkan tidur.

Padahal, aspal yang ada mampu untuk melicinkan jalan di seluruh Indonesia untuk masa 350 tahun ke depan.

Kita asyik untuk menggunakan aspal cair yang berasal dari impor.

Setiap tahun setidaknya kita keluarkan devisa Rp4,6 triliun untuk mengimpor aspal cair.

Padahal, kalau kita fokuskan kepada potensi yang ada di dalam negeri, devisa sebesar itu akan bisa memutar perekonomian di daerah.

Sebelum 1980, puluhan kapal mengantre di Pelabuhan Baubau untuk mengangkut aspal, sekarang pelabuhan itu seperti mati suri.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah Sulawesi Selatan Zulkarnaen Arief mengkhawatirkan adanya tangan-tangan kotor yang tidak ingin Indonesia maju.

Mereka lebih suka berdagang daripada melakukan kegiatan usaha yang membuka lapangan pekerjaan.

Mereka memegang izin usaha pertambangan aspal, tetapi membiarkannya karena lebih menikmati mengimpor aspal yang pasti memberikan margin keuntungan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno tidak menutupi fakta bahwa unit usaha di bawahnya belum responsif.

Meski PT Wijaya Karya menjadi BUMN yang ditugasi mengolah aspal alam di Buton, progresnya begitu lambat.

Kondisi itulah yang sering membuat masyarakat di Indonesia Timur merasa tidak diperhatikan.

Mantan Bupati Merauke John Gluba Gebze pernah mencurahkan keprihatinannya bahwa percuma saja matahari terbit di timur.

Meski orang Papua bangun lebih awal, mereka sejahtera lebih akhir.

Bupati Kepulauan Buton Umar Samiun berharap pemerintah berorientasi kepada potensi yang ada di daerah.

Hal itu bisa dimulai dengan menata ulang izin usaha pertambangan (IUP) yang sudah dikeluarkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Para pemegang IUP yang tidak pernah mengerjakan hak penambangan aspal lebih baik dicabut saja.

Kalau tidak ada pengusaha yang mau mengolah aspal alam, Umar berharap PT Wijaya Karya menjadi pelopor.

Di tengah gegap gempitanya Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur, pengolahan aspal alam seharusnya bisa menjadi bisnis yang menguntungkan.

Kita sering diingatkan, musuh utama dari bangsa ini bukanlah dari luar, melainkan dari dalam sendiri.

Terlalu banyak warga bangsa ini yang hanya memikirkan diri sendiri.

Padahal, pepatah Inggris mengatakan kalau kita ingin menjadi orang kaya, kita harus menjadikan tetangga kita juga kaya.

Revolusi mental yang sering didengungkan harus dimulai dari sikap mau memikirkan sesama dan membangun kesejahteraan bersama.

Kekayaan alam harus dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jangan malah memberi kesempatan bangsa lain mendapatkan pekerjaan karena kita lebih suka mengimpor.