Natuna

PERNYATAAN Menko Maritim Luhut Pandjaitan untuk mengembangkan wilayah Natuna dengan membuka perikanan tangkap bagi pihak asing membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meradang.

Ia mengancam meletakkan jabatan apabila langkah yang bertentangan dengan peraturan presiden itu dilaksanakan.

Susi merasa selama dua dekade ini pemerintah terlalu memanjakan asing.

Jumlah kapal asing yang beroperasi mulai ukuran 1.000 gross tonnage (gt) sampai 10.000 gt lebih dari 10.000 kapal. Padahal yang terdaftar hanya sekitar 1.300 kapal.

Berapa kontribusi yang diberikan nelayan asing kepada negara? Penerimaan negara bukan pajak hanya sekitar Rp300 miliar per tahun.

Sementara itu pajak badan yang dibayarkan nol rupiah.

Padahal ikan yang dikeruk membuat perusahaan asing menangguk untung besar.

Atas dasar itulah Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalankan tiga strategi pembangunan perikanan, yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kemakmuran.

Melalui Perpres No 44/2016, pemerintah melarang perikanan tangkap untuk asing.

Asing hanya diberi izin untuk pengolahan.

Susi tidak main-main dengan kedaulatan.

Bekerja sama dengan Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal-kapal yang melakukan penangkapan secara ilegal.

Kapal yang tertangkap ditenggelamkan dan pada 17 Agustus nanti akan ada 71 kapal yang ditenggelamkan.

Tindakan tegas itu bukan sekadar untuk menegakkan kedaulatan, melainkan juga menjaga keberlanjutan ikan di laut.

Penangkapan tak boleh dilakukan berlebihan sehingga mengganggu keseimbangan.

Sekarang ini dirasakan ikan lebih banyak berada di perairan Indonesia dan nelayan kita mendapatkan manfaat.

Tantangan selanjutnya ialah bagaimana meningkatkan kemakmuran. Kemampuan nelayan kita harus ditingkatkan.

Mereka harus didukung kapal yang layak dan teknologi memadai.

Tanpa itu, ikan-ikan yang ada di perairan Indonesia tidak bisa dieksploitasi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan baru mau masuk ke pembiayaan bagi pengembangan nelayan.

Kalau kita membuka perikanan tangkap kepada asing, nelayan Indonesia hanya menonton karena tidak didukung kapal dan teknologi memadai.

Di sinilah pemerintah harus konsisten. Perpres yang baru beberapa bulan dikeluarkan harus menjadi pegangan dalam pengembangan sektor perikanan.

Tanpa itu, kita tidak hanya memperlemah kemampuan perikanan nasional, tetapi juga membuat pemerintah tidak kredibel karena perpres tidak menjadi acuan.

Keberpihakan kita kepada nelayan nasional harus dilihat juga dari aspek keamanan nasional.

Kehadiran kapal asing ilegal ikut menyedot subsidi bahan bakar minyak negara.

Bahkan, selama ini kegiatan mereka ditumpangi bisnis narkoba dan perdagangan manusia.

Lebih menakutkan lagi, kapal-kapal itu melakukan kegiatan mata-mata.

Karena merasa bebas masuk Indonesia, mereka melakukan kegiatan lebih dari menangkap ikan.

Mereka mengamati dan mencuri informasi tentang berbagai hal berkaitan dengan negara kita.

Atas dasar itulah kita mendukung langkah tegas Menteri Susi.

Kita harus teguh dengan prinsip pengembangan perikanan yang akan melakukan tiga strategi.

Presiden Joko Widodo harus memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak berubah.

Apalagi sekarang ini sudah dirasakan sedikit perbaikan dari sektor perikanan.

Sektor ini bisa tumbuh hampir 9%.

Nilai tukar nelayan juga mulai meningkat. Memang masih jauh dari yang ideal, tetapi Roma pun tidak dibangun dalam semalam.