Inklusif

KITA tentu bersyukur di tengah tekanan perekonomian dunia, Indonesia mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2016. Setelah terjadi perlambatan pada kuartal I, perekonomian kita mampu tumbuh 5,18%. Itu pertumbuhan kuartal II tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Kalau kita lihat motor pertumbuhannya, belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat pendorong utama. Ekspor impor masih menunjukkan pertumbuhan negatif. Itu mengindikasikan masih terjadinya perlambatan perekonomian dunia.

Atas dasar itu kita harus merawat kedua motor pertumbuhan tersebut. Kita melihat perekonomian global masih akan berat sehingga kita tidak bisa mengharapkan ekspor segera pulih. Lemahnya permintaan dunia membuat dunia usaha menahan investasi barunya. Mereka lebih fokus mengoptimalkan investasi yang sudah ada. Untuk itulah, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat. Langkah yang sudah dilakukan ialah mengendalikan inflasi. Kini, tingkat inflasi berada pada level yang terjaga baik.

Yang perlu juga diperhatikan pemerintah ialah jangan sampai ada kebijakan yang menyebabkan kontraksi. Sekarang ini pemerintah sedang gencar berupaya meningkatkan penerimaan pajak. Salah satunya dengan memberikan amnesti pajak. Semua itu harus dilakukan dengan tujuan menarik pajak yang selama ini belum dibayarkan. Jangan sampai sekadar mengejar target penerimaan Rp165 triliun dari amnesti pajak, yang dilakukan mengejar mereka yang sudah patuh menjalankan kewajiban.

Kita memang melihat besarnya antusiasme masyarakat dalam mencari tahu tentang amnesti pajak. Namun, jangan pula diartikan selama ini banyak warga yang menyembunyikan pajak. Apalagi, jika target Rp165 triliun tidak tercapai, pemerintah lalu kalap untuk mengejar wajib pajak. Yang perlu diupayakan ialah bagaimana membangun kesadaran akan tanggung jawab kita kepada negara. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang dengan sukarela membayar pajak.

Namun, harus dibangun keadilan sehingga orang mau melaksanakan kewajibannya. Tanggung jawab pemerintah sendiri bagaimana membuat pajak yang sudah dibayarkan rakyat mampu lebih menyejahterakan masyarakat. Kalau pajak itu mampu dipakai untuk meningkatkan pendidikan rakyat, memperbaiki kesehatan masyarakat, membangun infrastruktur yang melancarkan kegiatan masyarakat, pendapatan masyarakat akan semakin meningkat.

Itulah yang akan membuat rakyat mau menjalankan kewajiban membayar pajak dan bahkan pajak mereka akan lebih tinggi karena pendapatan mereka semakin meningkat. Kita tidak boleh terlena dengan percepatan pertumbuhan pada kuartal II ini. Tantangan yang kita hadapi ke depan masih berat. Belanja pemerintah menghadapi masalah karena rendahnya penerimaan pajak tahun ini. Hingga Juli penerimaan pajak baru mencapai 33% dari target Rp1.360 triliun dan mustahil lima bulan terakhir akan bisa mendapatkan sisanya.

Hal lain yang harus menjadi perhatian, bagaimana pertumbuhan itu bisa dirasakan semua orang. Pengalaman banyak negara termasuk Amerika Serikat, pembangunan yang sekadar mengejar pertumbuhan sangat berbahaya karena menimbulkan kesenjangan. AS pun berupaya mengoreksi arah pembangunan agar lebih inklusif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika memberikan kuliah umum di depan mahasiswa Universitas Indonesia mengingatkan, persoalan berat yang kita hadapi ialah kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Ketiga hal itu hanya bisa dipecahkan apabila melakukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.

Tugas pemerintah sekarang, bagaimana mendorong kegiatan pembangunan yang lebih berorientasi kepada pembukaan lapangan pekerjaan. Karena peran itu terutama berada di pundak para pengusaha, pemerintah harus bisa mendorong dunia usaha untuk memperluas lapangan pekerjaan. Dari sanalah kita bisa mengharapkan terjadinya penurunan angka kemiskinan dan akhirnya mengurangi kesenjangan.