Laut yang kian Panas

JIKA ada laut yang paling panas, sekarang ini agaknya Laut China Selatan dan Laut China Timur. Inilah kawasan Asia Pasifi k paling menyita mata dunia. Laut China Selatan, meski Filipina telah memenangi sengketa atas wilayah itu dengan Tiongkok di Mahkamah Arbitrase In ternasional di Den Haag, Belanda, 12 Juli silam, ‘Negeri Mao Zedong’ tak peduli. Ada gairah berkobar kapan saja mereka membuat Laut China Selatan memanas, mungkin mendidih, untuk menguasai Kepulauan Spratly.

Narasi sejarah dan sembilan garis putus-putus (nine-dashed line) ialah modal utama klaim Tiongkok. Tak bergeser, tak berubah. Itu sebabnya dari awal Presiden Tiongkok Xi Jinping tak akan menerima posisi atau aksi apa pun di laut yang mereka perlakukan serupa pusaka itu. Negeri itu terus membuat pulau buatan, yang kabarnya kelak untuk kemaslahatan bersama. Apa makna kemaslahatan? Siapa saja yang dimaksud bersama? Pertanyaan ‘Bapak Pembangunan Tiongkok’, Deng Xiaoping, “Sudahkah Anda pergi ke laut?” yang dimaknai “Sudahkan Anda serius mencari fulus?” rupanya diartikan serupa mantera.

Menguasai laut berarti menguasai dunia. Tiongkok menjadi penuh gelora pergi ke laut. Laut ialah muruah, wibawa, dan penanda menguasai dunia. Tiongkok dengan surplus perdagangan bertahun-tahun, dengan cadangan devisa terjumbo di dunia, US$3,95 triliun, seperti tak kehabisan energi untuk berseteru. Sengketa yang tak kalah sengit terjadi Laut China Timur. Di sini mereka berseteru dengan musuh lama mereka, Jepang.

Deklarasi Tiongkok tentang Zona Pertahanan Udara pada 23 November 2013 itulah yang membuat Jepang berang. Deklarasi itu mewajibkan semua pesawat yang melintasi Laut China Timur harus meminta izin ‘Negeri Tirai Bambu’. Jepang, negeri yang juga mengaku berhak atas wilayah itu, ditantang dengan penuh hikmat berizin pada negeri yang pernah mereka taklukkan. Tamparan yang menggoreskan rasa malu berpilin-pilin.

Di bawah aturan baru, semua pesawat yang akan melintasi kawasan itu harus menyerahkan rencana penerbangan mereka; menjelaskan asal negara, dan mempertahankan komunikasi radio dua arah. Zona pertahanan udara Tiongkok itu me liputi kawasan hampir seluas Inggris dan mencakup Kepulauan Senkaku, kepulauan yang konon punya cadangan minyak yang melimpah. Cocoklah adagium ini tak ada perseteruan antarnegara tanpa ada fulus di situ.

Tentu saja tindakan sepihak Tiongkok membuat amarah Jepang meruah. PM Jepang Shinzo Abe menggertak Tiongkok. Di depan parlemen negerinya, ia bicara kemungkinan Jepang mengambil tindakan keras sebab provokasi Tiongkok seperti datang setiap hari. Bayangkan tahun ini saja, Ang katan Udara Jepang telah menghalau 571 kali pesawat udara militer Tiongkok yang memprovokasi.

Pelanggaran yang bertubi-tubi. Kesabaran Jepang terus tergerogoti. Yang terbaru Tiongkok terbukti memasang radar pemantau di penyangga kilang minyak, dekat Laut China Timur. Jepang meyakini radar itu dipasang bukan untuk kepentingan eksplorasi, melainkan untuk kepentingan militer. Padahal, kedua negara telah sepakat mengikat kesepahaman pada 2008 untuk tidak melakukan aktivitas ekonomi, apalagi militer. Namun, lain dulu lain sekarang; lain yang ditandatangani lain pula yang dilakukan.

Minggu (7/8) Jepang pun melakukan protes resmi melalui surat dengan memanggil duta besar Tiongkok untuk Jepang. Sangat boleh jadi, negeri itu tak akan berhenti beraksi. Jepang, yang kini tak sedigdaya dulu lagi ekonominya, memang harus banyak menyimpan energi untuk menahan diri. Secara jelas belanja militer Tiongkok memang menunjukkan angka yang perkasa, US$ 146 miliar, dan diperkirakan akan melonjak menjadi US$233 miliar pada 2020.

Tiongkok, negeri dengan penduduk 1,3 miliar jiwa dengan diaspora sedikitnya 50 juta di seantero dunia, ialah raksasa yang tengah terjaga, menggeliat, dan lapar. Mereka lebih suka membuat hukum me nurut versi mereka sendiri. Tabiat pada galibnya siapa saja yang berambisi menguasai dunia. Kini Tiongkok!