Time Lag

PEROMBAKAN kabinet yang untuk kedua kalinya dilakukan Presiden Joko Widodo direspons positif oleh pasar, terutama pergantian pada kementerian ekonomi yang memberikan sinyal akan ada kebijakan yang lebih prudent dan kredibel. Itu terlihat pada penguatan nilai rupiah di pasar uang dan indeks saham di pasar modal. Kehadiran Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati dalam tim kabinet yang baru meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah.

Dengan pengalaman enam tahun di Bank Dunia, Sri Mulyani dinilai semakin memahami bagaimana menyusun APBN yang lebih realistis dan bisa menyentuh dua isu paling mendasar, yaitu kemiskinan dan kesenjangan. Tantangan paling mendesak kabinet baru ialah sustainability anggaran. Dengan perlambatan ekonomi global yang begitu dalam, kegiatan ekonomi di dalam negeri ikut terpukul. Akibatnya, bukan hanya kredit bermasalah yang meningkat, melainkan juga penerimaan pajak jauh di bawah target. Padahal, rencana pembangunan yang hendak dilakukan pemerintah begitu panjang dan membutuhkan biaya yang besar.

Amnesti pajak yang dilakukan pemerintah memang menjadi salah satu solusi. Sosia lisasi amnesti pajak selalu diikuti peserta dalam jumlah yang banyak. Para peserta tidak hanya saksama dalam menyimak, tetapi antusias bertanya. Seperti saat sosialisasi di depan anggota Bursa Efek Indonesia, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan dan Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo memberikan penjelasan yang jernih dan mudah dipahami.

Semua itu diharapkan bisa menggerakkan masyarakat untuk lebih mau membayar pajak. Pemerintah menawarkan insentif luar biasa bagi mereka yang belum menjadi wajib pajak atau belum melaporkan seluruh hartanya dengan tebusan yang ringan. Bagi mereka yang ingin melakukan repatriasi atau deklarasi harta di dalam negeri, cukup membayar uang tebusan 2% dari nilai harta untuk periode sampai akhir September, 3% untuk periode sampai akhir Desember, dan 5% untuk periode sampai akhir Maret 2017. Apabila hanya i ngin melakukan deklarasi atas harta yang ada di luar negeri, mereka membayar uang tebusan dua kali lebih besar yaitu 4%, 6%, atau 10% bergantung pada periode deklarasi yang hendak dilakukan.

Dengan melihat antusiasme yang begitu tinggi, kita berharap amnesti pajak bisa berjalan baik. Hanya, kita tidak bisa menduga berapa besar dana repatriasi dan deklarasi yang bisa didapatkan. Pemerintah dalam APBN perubahan sudah menetapkan penambah an penerimaan pajak Rp165 triliun dari amnesti pajak. Hanya, dalam ekonomi, ada yang namanya time lag. Dampak dari kebijakan yang dikeluarkan sekarang baru bisa dirasakan beberapa waktu ke depan. Termasuk dalam UU Amnesti Pajak, tidak sertamerta kita bisa merasakan manfaatnya ketika UU ditetapkan.

Paling cepat September nanti akan ada uang tebusan masuk. Kalaupun ada dana repatriasi dari luar negeri, itu juga tidak bisa langsung diinvestasikan tetapi akan masuk dulu ke bank persepsi. Di sisi lain, pembangunan harus dilakukan mulai sekarang. Kita tidak mungkin bisa menarik investasi dan mendorong pertumbuhan tanpa ada infrastruktur yang baik. Kita memiliki masa depan yang baik, tetapi ada persoalan besar pada kondisi sekarang ini. Tantangan inilah yang salah satunya harus bisa dipecahkan menkeu baru karena jangan sampai seperti dikatakan John Maynard Keynes, “In the long run, we are all dead.”