Kompak

APA yang menjadi kunci keberhasilan pada awal pemerintahan Joko Widodo sehingga semua agenda bisa dilaksanakan? Kekompakan. Pada awal pemerintahan, semua menteri tahu ke mana mereka harus berjalan dan mereka bahumembahu untuk melaksanakannya. Kita lihat beberapa hal yang selama ini nyaris tidak bisa tersentuh bisa diselesaikan. Petral yang menjadi momok bagi tingginya subsidi bahan bakar minyak bisa dibubarkan karena Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara kompak. Proyek kilang Trans-Pacifi c Petrochemical Indotama Tuban pun bisa diserahkan ke Pertamina. Tol Cipali yang terkendala pembebasan lahan bisa dituntaskan karena Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerja sama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Dengan pengalaman itu, seharusnya tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Pembangunan pembangkit listrik 35 Gw, misalnya, seharusnya bisa kita mulai laksanakan. Pembangunan kereta api cepat Bandung-Jakarta seharusnya bisa berjalan mulus. Mengapa semua itu kemudian menjadi tersendat? Karena kekompakan itu tidak bisa dijaga. Sekarang para menteri mulai berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi kembali sulit untuk dilakukan.Di sinilah Presiden seharusnya tampil sebagai penyelaras. Sungguh aneh apabila para menteri dibiarkan berjalan dengan agenda sendiri. Apalagi ketika perbedaan di antara mereka di biarkan mencuat ke publik. Para menteri saling tunjuk
jari, sementara pekerjaan utama tidak bisa dilaksanakan.

Ketidakkompakan antaranggota kabinet bu kan pertama kali ini terjadi. Ketika perombakan kabinet pertama kali dilakukan Presiden Jokowi, yang segera mencuat ialah sa ling serang di antara anggota kabinet. Kita menangkap kegaduhan yang luar biasa, yang akhirnya mengganggu kinerja. Cara penyelesaian yang dilakukan Presiden ketika itu cenderung informal. Presiden tidak pernah mempertemukan para menteri yang berselisih. Akibatnya, tidak ada pembelajaran yang bisa dipetik. Tidak usah heran jika perselisihan mencuat kembali sekarang ini. Ironinya, para menteri diadu domba bawahan. Sidang kabinet yang seharusnya bisa menuntaskan semua perbedaan tidak juga mencarikan jalan keluar.

Kalau kondisi ini terus dibiarkan, yang akan terganggu ialah program besar pemerin tah. Elektrifi kasi yang diharapkan tuntas pada 2019 tidak mungkin terlaksana apabila program 35 Gw tidak mampu direalisasikan. Pembangunan industri, pengembangan usaha kecil dan menengah, pembangunan pertanian, dan pengembangan perikanan tidak akan bisa ber jalan tanpa ada ketersediaan listrik yang memadai. Tepatlah apabila sekarang Presiden Jokowi harus kembali membangun kekompakan di antara anggota kabinet. Keberhasilan pemerintahan ini hanya bisa tercapai apabila seluruh anggota kabinet memiliki satu visi dan satu kemauan untuk meraih keberhasilan.

Dukungan politik dan masyarakat tidak per lu diragukan. Sekarang ini semua partai politik nyaris berada di belakang Presiden Jo kowi. Bahkan, Partai Golkar yang semula men jadi oposisi sudah mengambil ancangancang untuk mencalonkan Jokowi sebagai presiden periode 2019-2024. Di tingkat masyarakat, tingkat kepuasan ke pada pemerintah cenderung meningkat. Masyarakat percaya kehidupan mereka akan lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Ini tentunya merupakan modal yang luar biasa bagi Presiden Jokowi. Namun, semua itu tidak akan berarti kalau program pembangunan yang direncanakan tak bisa berjalan. Ibaratnya musuh itu tidak lagi berada di luar, tetapi di dalam pemerintahan. Kalau pemerintah tidak kompak dalam menjalankan program kerja, semuanya tidak akan bisa memuaskan seperti diharapkan rakyat.