Corporate Tax

BEGITU sulitnya mengajak bangsa sendiri untuk mau memikirkan nasib negara. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla harus turun langsung untuk mengajak warga bangsa ini memanfaatkan pengampunan pajak yang ditawarkan negara. Mereka diminta melaporkan aset dan kekayaan yang belum masuk surat pelaporan tahunan dengan tawaran membayarkan uang tebusan yang tidak terlalu mahal. Presiden menjamin kerahasiaan masyarakat yang mengajukan pengampunan pajak.

Negara tidak akan melakukan tindakan hukum kepada mereka. Wapres bahkan mengatakan 'obral besar' itu harus dimanfaatkan dan mereka akan menyesal kalau peluang tersebut tidak dipergunakan. Kita harus mengatakan pilihan itu harus ditempuh pemerintah karena kondisi ekonomi yang kita hadapi sangat tidak menguntungkan. Spiral yang kita hadapi bergerak ke bawah. Pertumbuhan ekonomi yang melambat menyebabkan kredit bermasalah meningkat.

Naiknya kredit bermasalah menyebabkan penyaluran kredit perbankan tersendat. Pertumbuhan kredit hanya sekitar 8%, padahal harapannya tumbuh 14%. Seretnya kredit perbankan menyebabkan keuangan perusahaan terganggu dan akibatnya pajak yang dibayarkan pun menurun. Hingga semester I 2016, penerimaan pajak baru 30% dari target. Rendahnya penerimaan pajak menyebabkan pertumbuhan ekonomi semakin melambat. Pengampunan pajak diharapkan bisa menjadi momentum dari pembalikan kondisi perekonomian.

Dengan adanya tambahan penerimaan pajak, belanja pemerintah bisa mendapatkan tenaga pendorong baru. Dana repatriasi yang masuk akan membantu perbankan mendapatkan suntikan likuiditas. Namun, upaya menggairahkan kembali roda perekonomian tidak cukup dilakukan hanya dengan memberikan pengampunan pajak. Perlu ada langkah lanjutan yang bisa menopang keberhasilan pelaksanaan UU Pengampunan Pajak. Salah satunya ialah merevisi tarif pajak seperti corporate tax atau pajak perusahaan.

Sekarang ini tarif pajak perusahaan yang kita berlakukan 30%. Akibatnya banyak perusahaan yang melakukan transfer pricing dengan mendirikan perusahaan di Singapura. Mengapa? Karena pajak perusahaan yang diterapkan di sana hanya 17%. Selama ini ada kekhawatiran kalau tarif pajak perusahaan diturunkan, penerimaan pajak menurun. Padahal tidak selamanya penurunan tarif pajak menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Kita bisa lihat apa yang dilakukan Republik Irlandia.

Tarif pajak perusahaan di negeri itu diturunkan menjadi 12,5%. Apa yang terjadi? Semua perusahaan besar di dunia memindahkan industri ke Irlandia. Pada 2015 pertumbuhan ekonomi Irlandia tercatat 7,8%, tertinggi di Eropa. Ekspor dari negara itu tumbuh 13%. Perusahaan farmasi dan kimia, komputer, jasa bisnis dan keuangan, makanan dan minuman, serta peralatan kesehatan dunia merelokasikan industri ke Irlandia. Ekspor mereka 66% berasal dari Irlandia.

Memang tidak sekadar penurunan tarif pajak perusahaan yang membuat perusahaan besar dunia mau berinvestasi di Irlandia. Mereka menawarkan juga insentif 25% pengurangan pajak untuk R&D, perlindungan kekayaan intelektual, rezim perusahaan induk yang menarik, serta pajak 0% untuk dividen luar negeri. Uang itu seperti air. Ia akan bergerak ke tempat yang lebih rendah. Di sinilah kita harus lebih cerdas untuk menarik masuknya uang dan investasi.

Kalau kita lebih menarik, pasti orang Indonesia akan lebih suka berinvestasi dan menyimpan uangnya di negara sendiri. Pemikiran itu tentu bukan sesuatu yang bisa otomatis dijalankan. Ahli-ahli yang ada di Kementerian Keuangan harus melakukan kajian lebih mendalam. Yang perlu disadari, pajak bukan hanya alat penerimaan, melainkan juga harus bisa menggerakkan perekonomian.