Alasan Kelahiran

RASANYA kian perlu mengingat kembali alasan kelahiran (raison d'etre) sejumlah lembaga. Sebab semakin kuat tanda-tanda hendak melupakannya. Contohnya, mengapa lahir mahkamah partai? Apa alasan kelahiran KPK? Tak kalah penting mengapa lahir Badan Kehormatan DPR yang kini menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan?

Belum lama KPK menolak usulan Komisi III DPR agar KPK memiliki komite etik permanen. Penolakan beralasan. Komite etik permanen mengasumsikan ada dugaan pelanggaran permanen. Padahal, alasan kelahiran KPK menjadi sapu yang bersih. Jika pohon busuk, mengapa hutan yang disalahkan.

Contoh lain, dulu undang-undang mengatur, bila gagal bermusyawarah bermufakat, sengketa kepengurusan partai dibawa ke pengadilan negeri.

Tak ada lembaga naik banding. Yang ada langsung kasasi ke MA. Perkara diselesaikan oleh PN paling lama 60 hari dan oleh MA 30 hari. Jadi, dalam tempo paling lama 90 hari sengketa kepengurusan ganda selesai. Pikiran itu dianut UU No 31/2002 tentang Partai Politik dan dipertahankan dalam UU No 2/2008 tentang Partai Politik.

Tiga tahun kemudian pembuat undang-undang berubah pikiran. Sengketa kepengurusan partai bukan lagi domain kehakiman, melainkan internal partai. Untuk itu lahir mahkamah partai yang harus menyelesaikan perkara 60 hari dan diberi kewenangan meniru MK, yaitu keputusannya final dan mengikat. Perubahan pikiran itu terjadi dalam UU No 2/2011 tentang Partai Politik.

Perubahan itu mengandung kearifan. Pengadilan tidak menjadi keranjang sampah pertikaian elite. Partai menyelesaikan masalah di mahkamah partai yang keputusannya eksplisit bermakna tunggal, tanpa keraguan, tak remang-remang, dari sudut mana pun orang membacanya.

Apa yang kini terjadi? Semua alasan itu sia-sia. Undang-undangnya masih berlaku, tetapi penyelesaian sengketa pengurus ganda kembali ke pengadilan. KPU pun memilih jalan aman, yaitu hanya ada dua opsi, pengurus ganda islah atau menunggu putusan hukum tetap (in kracht).

Namun, MA menolak adanya tenggat karena tidak ingin campur dalam proses di pengadilan di bawahnya. Lagi pula kepastian penyelesaian perkara (30 hari di MA) kehilangan dasar hukum dengan diubahnya UU No 2/2008 oleh UU No 2/ 2011 tentang Partai Politik yang melimpahkan kewenangan kepada mahkamah partai.

Contoh lain menyangkut kelahiran Badan Kehormatan DPR. Tidak ada alasan kecuali fakta banyak wakil rakyat terhormat yang tidak terhormat. Karena itu perlu Badan Kehormatan DPR. Alasannya seperti dalam UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) tetap dipertahankan dalam UU No 17/2014, tetapi namanya menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan.

Tak hanya itu. Dalam undang-undang itu, lembaga penjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR berubah menjadi pelindung. Penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana jika sebelumnya harus mendapat persetujuan tertulis presiden berubah harus mendapat persetujuan Mahkamah Kehormatan Dewan.

Demikianlah kelakuan de facto hendak di lindungi dengan melupakan alasan kelahiran. Menyangkut banyak lembaga yang terjadi kayaknya terus melihat ke luar dan lupa melihat ke dalam. Itulah pula yang terjadi antara Polri dan anak kandungnya, Novel Baswedan, yang ditugaskan menjadi penyidik dan kemudian menjadi anak emas KPK, tetapi kini seperti anak lahir di luar nikah.