Bukan Orang Lain

SUATU siang seorang kepala daerah dengan wajah serius menerima telepon. Dari nada bicara nya, penelepon itu seperti punya kuasa. Ia pengusaha di Jakarta. Kepada sang kepala daerah, suara di seberang sana cukup memanggil namanya. Sang pengusaha yang kabarnya penyandang dana politik sang kepala daerah tentu merasa punya hak istimewa. Dari nada dan raut muka, siang itu sang kepala daerah menjawab agak kikuk.

Dalam peristiswa lain, suatu malam, beberapa politikus yang hendak maju sebagai calon legislator secara beramai-ramai sowan ke rumah seorang pengusaha. Pengusaha itu pernah tersandung kasus suap dan diganjar penjara beberapa tahun. Namun, di daerahnya, nama sang saudagar tetap mencorong. Ia tetap menjadi magnet, terlebih bagi para politikus. Rumahnya yang serupa istana, kata penduduk di situ, tak pernah sepi sejak ia bebas dari bui.

Para politikus datang silih berganti. Relasi yang tak mungkin saling menegasi. Sang pengusaha butuh pengakuan kembali, para politikus butuh fulus untuk membiayai (politik mereka). Di Indonesia realitas seperti itu sesungguhnya biasa terjadi menjelang atau saat pemilu tiba. Seperti hubungan patron-klien jadinya. Wajarlah setelah mereka menjadi pejabat publik, para politikus itu tak risi sowan kepada para pengusah a yang menjadi patron mereka. Mereka ‘bukan orang lain’.

Terlalu banyak jika dihimpun dan terlalu panjang jika direntangkan contoh relasi pengusaha politikus serupa itu. Terungkapnya kasus suap pengusaha Hartati Murdaya kepada Bupati Buol Amran Batalipu beberapa tahun lalu hanyalah satu contoh. Terlalu banyak relasi seperti itu yang tak tercium oleh radar penegak hukum. Hubungan seperti itulah yang sesungguhnya menyuburkan oligarki dan pada akhirnya kleptokrasi.

Karena itu, tak mengherankan dan tak aneh jika Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sering berkonsultasi dengan pemilik Agung Sedayu Grup, Sugianto Kusuma alias Aguan. Tak usah bingung pula jika Prasetio mengatakan pertemuan itu bertujuan konsultasi pembahasan dua rancangan perda tentang tata ruang lahan reklamasi di pantai utara Jakarta. Sebagai konsultan, Aguan diposisikan sebagai orang yang memberi petunjuk, nasihat, dan pertimbangan.

Karena itu, tak merasa menjadi beban pula Prasetio, dan beberapa anggota dewan DKI Jakarta, yakni M Taufi k, Ongen Sangadji, Selamat Nurdin, dan M Sanusi, berkunjung ke Aguan di rumah sang pengusaha itu. “Saya dan Pak Aguan bukan seperti orang lain sebab saya dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan milik beliau. Saya mantan karyawan beliau,” kata Edi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT Agung Podomoro Land (Tbk) Ariesman Widjaja, Rabu (20/7) lalu.

Tak peduli etis atau tidak etis, Prasetio Edi sebagai pejabat negara konsultasi dengan Aguan, sang pengusaha itu, yang menurut jaksa M Takdir Suhan, punya kepentingan dalam soal reklamasi. Tak peduli pantas atau tidak para pejabat negara itu sowan, yakni menghadap kepada orang yang lebih dihormati itu. Terlebih lagi, Prasetio berte rus terang Aguan bukanlah orang lain. Karena ‘bukan orang lain’, kita bisa bayangkan ‘hubung an tanpa batas’ penguasapengusaha ini.

Dalam relasi ‘bukan orang lain’ ada cerita, seorang pejabat publik itu bisa kapan saja dipanggil menghadap sang patron. Sang patron, pengusaha besar yang uangnya ‘tak berseri’ itu, rupanya ‘menggaji’ secara rutin sang pejabat publik itu. Tak ada yang tabu dalam relasi itu. Semuanya dikemas jadi pantas belaka. Mereka bukan orang lain. Dalam relasi ‘bukan orang lain’, batas urusan privat dan urusan publik jadi membaur, melebur. Terlalu banyak hubungan terlarang ini terjadi. Mereka tak peduli negara jadi tunawibawa.