Gerakkan Perekonomian

UNDANG-UNDANG Pengampunan Pajak sejak Senin (18/7) mulai dijalankan, mundur dua minggu dari jadwal yang seharusnya. Presiden Joko Widodo memimpin langsung sosialisasi dengan bertemu langsung masyarakat. Setelah Surabaya, Medan kemudian yang menjadi kota sosialisasi. Di tengah gencarnya sosialisasi bagi keberhasilan pelaksanaan UU pengampunan Pajak, kita harus membuatnya lebih realistis. Dalam delapan setengah bulan ke depan, kita harus mengelola harapan agar tidak muncul ekspektasi yang berlebih-lebihan.

Selama ini pemerintah begitu bombastis bahwa akan ada dana repatriasi Rp1.000 triliun, deklarasi sebesar Rp4.000 triliun, dan tambahan penerimaan pajak Rp165 triliun. Direktur jenderal pajak bahkan siap meletakkan jabatan kalau target-target itu tidak tercapai. Tepat yang disampaikan anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional Hendri Saparini dalam program Economic Challenges pekan lalu. Sikap kita yang realistis akan menimbulkan optimisme. Kedua, pajak jangan menciptakan kontraksi, tetapi justru harus bisa menggerakkan perekonomian.

Angka-angka yang bombastis itu diperlukan ketika kita membutuhkan dukungan untuk meloloskan UU Pengampunan Pajak. Sekarang lebih baik kita berbicara yang lebih masuk akal dan kalau target yang tinggi bisa tercapai, itu merupakan bonus. Kita harus belajar pengalaman bangsabangsa lain dalam pengampunan pajak. Italia yang melakukan pada 2009, misalnya, mendapatkan dana repatriasi 80 miliar euro dan tambahan pajak 4 miliar euro. Padahal, Bank Sentral Italia memperkirakan dana orang yang ada di luar negeri sekitar 500 miliar euro.

Dengan membuat persoalan lebih membumi, kita mengajarkan masyarakat realistis. Berapa pun yang kelak kita dapatkan dari pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, ini harus mendorong kita untuk lebih keras bekerja membangun negeri. Hasil penerimaan dari UU Pengampunan Pajak menjadi modal tambahan untuk semakin gencar membangun negara ini.
Jangan sampai kemudian yang muncul ialah kecurigaan di antara kita. Kalau penerimaannya tidak sesuai dengan harapan, kita menuduh para pengusaha menyembunyikan harta mereka.

Pengusaha dicap tidak nasionalis dan tidak mendukung pembangunan. Sekarang ini yang lebih kuat dimunculkan UU Pengampunan Pajak hanya diperuntukkan pengusaha yang mengemplang pajak. Padahal, UU Pengampunan Pajak dimaksudkan untuk membuat basis pajak yang lebih berkualitas. Kita merasa sekarang ini produk domestik bruto terus meningkat, tetapi penerimaan pajak tidak setinggi kenaikan PDB. Untuk itulah kita harus berwawasan ke depan. Kita jangan sekadar mengejar target penerimaan pajak untuk menyelamatkan APBN tahun ini, tetapi bagaimana menggerakkan perekonomian nasional. Sekarang bisnis sedang lesu darah. Semua pengusaha berupaya untuk bisa bertahan.

Ibaratnya kita membutuhkan telur emas. Apabila ingin mendapatkan itu, kita harus pelihara ayam dengan sebaik-baiknya. Jangan paksa secara berlebihan ayam itu untuk bertelur karena salah-salah bukan telur yang kita dapatkan, melainkan malah ayamnya yang mati. Pendekatan kultur Jawa lebih cocok untuk meminta pengusaha dan masyarakat agar mau berperan dalam pembangunan. Ada pepatah ‘Dipangku, mati’.

Daripada ditakut-takuti, lebih baik masyarakat dirangkul agar mereka memiliki kesadaran membayar pajak secara benar demi kesejahteraan rakyat. Semua pasti akan rela, apalagi jika diikuti perubahan sikap pejabat pemerintah. Mereka jangan lagi meminta kepada masyarakat dan pengusaha hal-hal yang hanya menciptakan ekonomi biaya tinggi. Kita harus bisa menerapkan prinsip yang dilakukan Presiden Jokowi, “Kalau bisa dibuat murah, kenapa harus dibuat mahal.” Jangan di balik seperti selama ini. Pajak untuk preman lebih besar daripada pajak untuk negara.