Maaf Maaf Maaf

JUDUL di atas saya ambil dari salah satu pentas Teater Koma karya Riantiarno.

Karya itu, ketika Orde Baru, haram dipentaskan.

Sama-sama sebuah kritik.

Maaf Maaf Maaf Teater Koma merupakan kritik terhadap kekuasaan yang otoriter.

Maaf Maaf Maaf di 'Podium' ini ialah kritik terhadap kinerja pemerintahan demokratis, tetapi minus empati dan kepekaan terhadap perasaan rakyat.

Mudik dengan kemacetan di Brebes yang amat parah itulah pangkal soalnya.

Ini kemacaten terburuk arus mudik di Jawa sejak reformasi. Ia sebuah teror bahkan horor.

Belasan orang meninggal dalam perjalanan dengan kemacetan berhari-hari itu.

Yang mengherankan, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan tak ada mudik yang menyebabkan kematian.

Kematian itu karena penyakit yang mereka idap.

Alih-alih meminta maaf atas infrastruktur yang buruk dan antisipasi yang tak memadai itu, bersimpati pun tidak.

Sepanjang 'horor mudik Brebes' itu, tak ada rasa sesal dari Menteri Perhubungan Jonan.

Tak ada rasa bersalah dari Kapolri Badrodin Haiti. Tak ada permintaan maaf dari Presiden Jokowi.

Padahal, Jokowi-lah yang bersema-ngat mempromosikan tol lintas tengah.

Jalur yang, karena tak dipikirkan lingkar luarnya di Brebes, jadi neraka bagi pemudik.

Berceritalah pemudik asal Bekasi menuju Wangon yang mengalami kemacetan Brebes selama tiga hari.

Rahman, 51, yang baru pertama kali mudik menyetir mobil sendiri, mengatakan ia hampir tak kuat meneruskan perjalanan.

Pinggangnya bengkak karena hampir 60 jam duduk di balik kemudi.

Badannya pun meriang. Dua anaknya jatuh sakit. Ia lelah luar biasa, baik psikis maupun fisik.

Puasa dan Idul Fitri di negeri ini memang kerap menjadi momen mengeruk keuntungan.

Bahkan, dalam penderitaan sekalipun.

Begitulah kemacetan di Brebes.

Masyarakat menjual makanan dengan harga sesuka-sukanya.

Hari kedua macet harga premium eceran dijual warga Rp30.000.

Hari kedua Rp50.000.

Bagi yang kuat fisik untuk berjalan mencari stasiun pengisian bahan bakar, mereka bisa jalan berkilo-kilometer.

Setelah di SPBU mereka pun harus antre berjam-jam.

Bagi yang tak bisa, tak ada pilih-an membeli BBM dengan harga selangit.

Lelaki yang membuka usaha variasi mobil itu juga mengeluhkan soal Tol Cipali-

Pejagan yang terlalu digembar-gemborkan sebelum siap infrastruktur terusannya di Brebes.

Aliran kendaraan begitu banyak bertemu di jalan sempit, pastilah tersumbat.

Padahal, selain jalur tengah (tol), juga ada jalur pantura dan jalur selatan.

Di hari H-3, di jalur selatan amat lancar, sedangkan di Brebes kemacetan menjadi horor.

Yang membuat kian kesal, pemerintah seperti tak bertanggung jawab atas promosi tol itu.

Diskon 20% untuk pembayaran via kartu elektronik memang memotong waktu transaksi, tapi mengundang pemudik melewati jalur tengah dan mengabaikan jalur selatan.

Saya kira kemacetan Brebes ialah contoh buruk kinerja pemerintahan Joko Widodo.

Ketika terjadi kemacetan panjang saat libur Natal 2015, Dirjen Perhubungan Darat Djoko Sasono berani mengundurkan diri.

Kini, jangankan mundur, permintaan maaf pun tidak ada.

Memang dalam cicitan di media sosial Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dan Mendagri Tjahjo Kumolo meminta maaf atas kemacetan Brebes.

Mestinya yang mula-mula minta maaf ialah pejabat yang bertanggung jawab urusan mudik yang diistilahkan sebagai 'tragedi Brexit' (Brebes exit) itu.

'Tragedi Brexit' yang memakan banyak korban itu sebuah noda yang amat hitam bagi pemerintahan Jokowi dalam pengelolaan mudik.

Harus ada pertanggungjawaban yang bisa menyembuhkan luka fisik dan luka batin yang amat dalam itu.

Jika tidak, maaf, maaf, maaf, pemerintahan Jokowi sungguh miskin empati pada mereka yang disebut korban.