Darurat Anggaran

KONDISI itulah yang disampaikan Gubernur Negara Bagian Rio, Brasil, pemerintah tidak lagi memiliki dana. Pemerintah tidak bisa lagi membayar biaya keamanan publik, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan pengelolaan lingkungan. Berbagai pembangunan untuk persiapan penyelenggaraan Olimpiade Rio de Janeiro tidak bisa dilanjutkan.

Pelaksanaan pesta olahraga dunia empat tahunan benar-benar terancam. Padahal api Olimpiade sudah diambil dari Gunung Olympia di Yunani dan sekarang dalam perjalanan keliling dunia. Menjelang Agustus nanti api akan tiba di Brasil dan dibawa lari keliling negeri itu.

Krisis keuangan dan krisis politik yang tengah terjadi di Brasil membuat negeri itu limbung. Angka pengangguran di sana mencapai 11%. Dua tahun terakhir pertumbuhan ekonomi negatif dan Brasil sedang dihadapkan kepada krisis ekonomi terburuk sejak 1930. Negara yang pernah disebut sebagai negara industri baru goyah karena korupsi. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Dilma Rousseff dimakzulkan karena terlibat kasus korupsi Petrobras. Wakil presiden yang menggantikannya kini juga dihadapkan kepada skandal korupsi.

Perekonomian Brasil hancur karena maraknya praktik korupsi. Sekitar 30% pejabat negeri itu terlibat skandal yang merugikan keuangan negara. Presiden Dilma menutupi angka defisit anggaran negaranya, padahal kenyataannya sudah mencapai 7% dari produk domestik bruto. Kita belum tahu bagaimana Brasil akan menyelesaikan persoalan keuangan mereka. Di tengah masyarakat yang membutuhkan roti, apakah mungkin pemerintah negeri itu mendahulukan ‘sirkus’? Pelaksanaan Olimpiade Rio dianggap ‘sirkus’ karena hanya membuat orang melupakan sejenak persoalan negara yang dihadapi, tetapi setelah itu mereka harus kembali menghadapi krisis ekonomi.

Memang ada harapan, penyelenggaraan Olimpiade Rio akan membuat turis datang ke kota itu. Akan tetapi, dengan tingkat keamanan yang tidak terjamin dan angka pengangguran begitu tinggi, banyak yang meragukan turis berani datang ke Rio de Janeiro. Pengalaman selama ini, penyelenggaraan event multiolahraga tidaklah menguntungkan. Investasi yang harus ditanamkan untuk membangun fasilitas olimpiade tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Bahkan banyak infrastruktur yang dibangun tidak terpakai lagi setelah para atlet kembali ke negara masing-masing.

Olimpiade Athena merupakan salah satu contoh nyata. Setelah penyelenggaraan Olimpiade, Yunani dihadapkan kepada krisis ekonomi besar. Sampai sekarang Yunani belum pulih dari krisis dan harus mendapat suntikan dana dari negara-negara Uni Eropa.

Apa yang terjadi di Brasil merupakan pelajaran berharga bagi kita bahwa keuangan negara harus dikelola secara berhati-hati. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Keinginan untuk melakukan pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Kita tidak menutup mata, kita membutuhkan pembangunan infrastruktur. Sepanjang 17 tahun reformasi kita melupakan hal yang satu itu. Namun, semua pembangunan itu berasal dari uang rakyat. Pajaklah yang bisa dipakai untuk membangun infrastruktur.

Memang benar kita bisa meminjam uang dari negara lain untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, pinjaman itu akhirnya tetap akan dibayar dari uang rakyat. Kita semua yang akhirnya harus menanggung beban itu. Sekarang ini perekonomian kita sedang tertekan. Konsumsi masyarakat hanya tumbuh 5%. Angka penyaluran kredit hanya tumbuh sekitar 8%, sedangkan kredit bermasalah mulai meningkat.

Dalam kondisi seperti itu, kita harus memilih pembangunan infrastruktur yang perlu dilakukan. Prioritas ditujukan kepada yang memberi kontribusi lebih tinggi pada percepatan roda pembangunan. Yang harus diutamakan, rakyat masih memiliki pekerjaan dan daya belinya ditingkatkan. Itulah yang bisa memutar roda ekonomi.