Akhir Tax Amnesty

MENTERI Keuangan Bambang PS Brodjonegoro pasrah kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tenggat bagi selesainya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak sudah dua kali terlewati. Seharusnya awal Juni sudah dibawa ke paripurna untuk disahkan. Tenggat kedua pertengahan Juni juga terlewati. Sekarang harapan tinggal tiga hari terakhir ini. Kalau minggu ketiga tidak juga selesai, tidak ada waktu bagi pemerintah untuk bisa menjalankan UU Pengampunan Pajak.

Rancangan APBN Perubahan harus ditetapkan dengan mengeluarkan penerimaan dari UU Pengampunan Pajak. Apa lalu artinya bagi kelangsungan APBN? Pemerintah harus lebih mengetatkan anggaran. Pemotongan anggaran pada kementerian/lembaga tidak cukup Rp80 triliun seperti yang direncanakan sekarang. Kementerian Keuangan masih berupaya menggenjot penerimaan pajak. Namun, banyak yang mengingatkan, di tengah kelesuan ekonomi sekarang, apakah bijaksana mengejar pajak? Berharap ayam menghasilkan telur emas, yang bisa terjadi malah ayamnya yang kemudian mati.

Sekarang ini sektor riil sedang tertekan. Konsumsi masyarakat hanya tumbuh 5%. Pertumbuhan kredit hanya 8,5%, padahal targetnya 14%. Seretnya roda bisnis menyebabkan kredit macet khususnya kategori 2 atau tagihan sampai 90 hari meningkat signifikan. Salah satu kunci penyebab ketakutan terhadap pemeriksaan pajak membuat orang menahan untuk berbelanja. Terutama untuk barang-barang yang tahan lama, orang memilih untuk tidak mengganti barang mereka.

Kita tidak menutup mata, pajak penting agar negara mampu melakukan pembangunan. Keinginan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan infrastruktur benar karena terlalu lama sudah kita tidak melakukannya. Hanya, berbeda dengan zaman Presiden Soeharto yang mendapatkan 'durian runtuh' karena mempunyai dana besar dari penjualan minyak dan gas, Jokowi tidak mempunyai modal mencukupi.

Komoditas tidak bisa menjadi andalan penerimaan negara karena harganya selama lima tahun terakhir menurun tajam. Transformasi ekonomi yang diharapkan membawa Indonesia ke tahapan industri yang mempunyai nilai tambah tidak kunjung terjadi, termasuk transformasi untuk membangun sistem keuangan inklusif belum terbentuk. Ketika keduanya belum optimal, sulit untuk membuat penerimaan pajak melompat tinggi, apalagi di tengah perlambatan ekonomi dunia yang dalam.

Dua tahun ini target penerimaan pajak ditetapkan terlalu tinggi. Ketika 2015 penerimaan ditargetkan sekitar Rp1.200 triliun, kenyataan kita hanya bisa mendapat Rp1.055 triliun. Tahun ini dengan target Rp1.360 triliun berarti naik 29%. Kita lihat sampai Mei penerimaan pajak masih jauh di bawah target. Jika dibandingkan dengan penerimaan tahun lalu, penerimaan tahun ini lebih rendah. Pengampunan pajak dianggap sebagai oase. Banyak yang mengatakan lebih baik kita lebih realistis karena pengampunan pajak bukan jawaban untuk menutupi anggaran.

Menkeu merasa yakin dana orang Indonesia yang disimpan di luar negeri mencapai US$1 triliun. Banyak yang meragukan karena itu sama dengan cadangan devisa Jepang. Seorang pengusaha mencoba melakukan simulasi. Sepanjang 50 tahun terakhir komoditas ekspor andalan kita adalah minyak, gas, kayu, kayu lapis, batu bara, dan minyak kelapa sawit.

Kalau produksi minyak dihitung rata-rata 800 ribu barel per hari dan uang penjualan yang disimpan di luar negeri US$10, didapat US$146 miliar. Komoditas lain tidak mungkin lebih besar dari itu sehingga yang lebih realitis uang yang disimpan di luar negeri sekitar US$300 miliar. Akhirnya, kita harus realistis. Kita perlu belanja pemerintah, tetapi jangan korbankan konsumsi dan investasi swas