Negara Pura-Pura

SEORANG pengusaha mengagumi cara bekerja Presiden Joko Widodo yang detail dan tuntas. Ia merasakan langsung bagaimana setiap bulan dipanggil untuk melaporkan kemajuan proyek. Laporan yang disampaikan diadu dengan laporan yang disampaikan pejabat teknis. Presiden tidak suka dengan laporan palsu. “Tuh kan, kata menteri saya sudah 100%,” komentar Presiden kalau mendengar laporan yang tidak sesuai. Sang pengusaha sampai tidak enak hati karena Presiden langsung menghubungi sang pejabat dan menanyakan laporan yang tidak sesuai itu.

Sang pengusaha kemudian sering ditelepon pejabat karena dianggap mengadu, padahal yang selalu mengejar pelaksanaan proyek ialah Presiden sendiri. Cara kerja Presiden seperti itu cocok untuk menggerakkan pembangunan. Selama ini kita hanya berhenti pada sekadar omong. Kalau sudah mendapatkan laporan dan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman, dianggap semuanya sudah beres.

Sudah saatnya kita meninggalkan kepurapuraan. Negeri ini jangan jadi negeri pura-pura. Lebih baik kita berpijak pada kenyataan. Lebih baik kemajuan kecil tetapi nyata daripada mimpi besar tetapi tidak pernah bisa terlaksana. Kita berharap sikap itu diterapkan Presiden juga dalam menata harga bahan kebutuhan pokok. Kita menganggap operasi pasar yang marak digelar sekarang ini hanyalah sebuah kepura-puraan.

Presiden jangan terkecoh bahwa semua sudah bisa dikendalikan. Operasi pasar adalah tindakan melawan pasar. Kita tahu bahwa pemerintah tidak bisa melawan pasar. Semakin langkah itu dilakukan akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri. Pemerintah akan dianggap tidak kredibel ketika masalahnya muncul kembali. Tugas pemerintah dalam menangani harga bahan pokok ialah menciptakan harga yang wajar, bukan harga yang murah. Harga wajar itu di satu sisi harus bisa mendorong petani untuk tertarik meningkatkan produksi, tetapi di sisi lain hasil produksi mereka bisa terjangkau oleh masyarakat.

Dalam kasus harga daging sapi, harga sapi hidup per kilogram sekarang ini sekitar Rp45 ribu. Harga daging sapi dihitung 2,5 kali dari harga berat sapi hidup. Kalau kemudian harga daging sapi dipaksa di bawah Rp80 ribu, peternak tidak pernah akan mau menjual sapi mereka. Kalau mereka dipaksa juga untuk menjual, peternak kemudian tidak akan mau melanjutkan kegiatan.

Sering muncul pertanyaan, mengapa harga daging sapi di Australia bisa lebih murah? Pertama, karena mereka peternakan besar, bukan peternakan tradisional seperti di Indonesia. Bagi peternakan tradisional, sapi lebih dilihat sebagai tabungan, bukan alat produksi. Kedua, cara beternak di Australia ialah menggembalakan di padang rumput, sedangkan kita mengandangkan. Ketiga, populasi dan produktivitas sapi Australia lebih tinggi daripada sapi Indonesia. Seorang pejabat Kementerian Pertanian mengakui populasi sapi di Indonesia terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Rumah potong sapi di Solo, misalnya, berkurang dari tujuh menjadi tiga lokasi karena tidak ada sapi yang dipotong. Jawa Timur yang dikenal sebagai sentra sapi nasional, kini harus mendatangkan juga dari Nusa Tenggara Timur. Lalu apa alternatif solusi yang tidak sekadar melawan pasar? Kita harus memisahkan antara peternakan tradisional dan industri peternakan.

Peternak tradisional biarkan mengisi pasar yang khusus seperti memenuhi kebutuhan Idul Adha. Industri peternakan didorong untuk memenuhi kebutuhan pasar. Agar harganya bisa efisien, pemerintah harus menetapkan beberapa pulau
yang khusus untuk peternakan sapi, seperti mengalokasikan Pulau Bulan untuk peternakan babi. Kita membutuhkan cara pemecahan yang lebih realistis, bukan pura-pura menyelesaikan masalah seperti sekarang.