PNS

SAAT menjabat menteri perindustrian dan perdagangan 1998, Mohamad ‘Bob’ Hasan ditanya Presiden Soeharto tentang jumlah pegawai di departemennya. Bob Hasan menjawab jumlah karyawan sekitar 30 ribu. Ketika Presiden menanyakan berapa jumlah pegawai ideal yang dibutuhkan, Bob menjawab, “Saya hanya membutuhkan 500 pegawai.” Presiden Soeharto kaget mengapa hanya butuh pegawai sesedikit itu? Kata Bob Hasan, yang melakukan kegiatan di sektor industri dan perdagangan itu swasta.

Departemen hanya membantu memperlancar kegiatan pengusaha. Jadi, departemen hanya perlu 250 orang yang mengurusi kegiatan di dalam negeri dan 250 orang yang mengurusi kegiatan di World Trade Organization karena kita berorientasi ekspor. Lalu dikemanakan sisa pegawai yang ada? Bob Hasan mengusulkan pegawai negeri sipil agar ditawari pensiun dini yang memungkinkan mereka menjadi wirausaha.

Mereka ditawari uang pensiun Rp1 miliar per pegawai. Dari mana anggaran Rp30 triliun untuk memensiunkan pegawai? Properti yang dimiliki Departemen Perindustrian dan Perdagangan merupakan aset yang berharga. Properti itu bisa disewakan kepada swasta. Dengan berkurangnya jumlah pegawai, banyak juga penghematan yang bisa didapatkan mulai dari bayar listrik, biaya telekomunikasi, hingga uang transpor.

Presiden Soeharto menyimak penjelasan BobHasan, tetapi menganggap ide tersebut sebagai sebuah gagasan. Keduanya tidak pernah melemparkan isu tersebut kepada publik dan hanya menjadikan gagasan yang perlu didalami lagi. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan, isu pensiun dini itu sangat sensitif sehingga perlu waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Kedua, di tengah masih tingginya angka pengangguran, langkah pemerintah itu jangan sampai memperburuk kondisi makroekonomi.

Ketidakhati-hatian itulah kesalahan yang dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Isu yang masih prematur dan belum dikaji secara utuh sudah dilempar ke publik. Akibatnya, timbul kontroversi dan keresahan di kalangan PNS. Bayangkan, pemerintah akan mengurangi jumlah PNS sampai satu juta. Kompensasi yang ditawarkan pun sama sekali tidak menarik. Setiap PNS hanya akan menerima pesangon 12 kali gaji sekitar Rp3 juta atau sekitar Rp36 juta. Dengan uang itu diharapkan, PNS bisa memulai kegiatan melakukan usaha.

Cara berpikir itu sangatlah absurd. Bagaimana orang akan bisa berusaha dengan modal Rp36 juta? Untuk kebutuhan investasi saja tidak mencukupi, apalagi untuk modal kerja. Kedua, memilih kegiatan usaha bukanlah hal mudah. Diperlukan ketajaman insting dan keterampilan menjalankan usaha yang dipilih tersebut. Pengusaha Dedi Tedja mengatakan sebagian besar kegagalan melakukan usaha disebabkan orang memilih bisnis yang tidak dikuasai.

Seorang pensiunan, misalnya, dengan cepat berpikir memulai usaha memelihara ikan atau ayam karena permintaan besar. Padahal, ia tidak pernah mengetahui kerumitan memelihara ikan dan memahami pemasaran ikan tersebut. Akibatnya, ketika telanjur menanamkan modal ke bisnis itu, baru sadar kesulitannya. Menurut Dedi Tedja, agar berhasil, seorang PNS harus mendalami bisnis yang sesuai dengan kegiatannya ketika masih di kantor.

Dengan begitu, ia bukan sekadar sudah memahami bidang tersebut, melainkan sudah memiliki jaringan. Menjadi pegawai dan pengusaha merupakan dua profesi berbeda. Tujuan pemerintah memensiunkan PNS bukan untuk membuat mereka menjadi penganggur baru, tetapi menjadi sosok berguna. Pemerintah harus mempersiapkan mereka agar menjadi pengusaha yang berhasil, bukan sekadar memberi pesangon seadanya.