Ironi Impor Ikan

INILAH negeri penuh ironi. Ia seperti tak habishabisnya merajut dirinya dari ironi satu ke ironi yang lain. Ironi mengimpor garam di negeri luas yang dua per tiganya ialah laut an sudah kita bincangkan. Ironi impor beras, jagung, kedelai, gula pasir, daging sapi, dan seterusnya, berkali-kali kita bahas. Kemandirian pangan seperti termaktub
dalam Nawa Cita itu hanya mimpi yang menjadi kian jauh.

Kini ironi tentang impor ikan. Berkali-kali sejak pemerintahan Jokowi, negara memaklumatkan perang secara terbuka terhadap kapal-kapal asing pencuri ikan di laut kita. Yang berlari dikejar, yang tertangkap ditenggelamkan. Sekian banyak bahtera asing yang berpuluh tahun terbiasa mencuri ikan di laut kita, dihancurkan. Ribuan yang lain ditahan. Jujur saja, ketika melihat kapal-kapal nelayan dari banyak negara yang mungkin telah lama bercikun-cikun dengan pengusaha ikan kita dihancurkan, banyak kalangan melihat aksi itu serupa peneguhan harga diri.

Harga diri bangsa yang selama ini lunglai, sebab kita kerap jadi pe cundang ketika mengusir para lanun ikan di wilayah hukum kita sendiri. Ada suasana heroik setiap kapal asing pencuri ikan dihancurkan. Pe erintah pun melakukan moratorium beroperasinya kapal-kapal eks asing. Laut kita pun jadi tak bising dengan perahu para pencuri ikan. Masuk akal, ikan jadi melimpah.

Kita bergembira, sebab membayangkan para ne layan yang selama ini lekat dengan stereotip miskin, murung, bakal banyak pulang membawa ikan yang berarti dompetnya akan kian tebal pe nuh fulus. Menteri Susi boleh saja merinding karena bang ganya setelah Mei lalu Presiden Jokowi menyatakan bahwa perikanan tangkap itu 100% tertutup untuk investasi asing. Ini artinya perikanan tangkap akan jadi paradiso bagi para nelayan Indonesia. Alih-alih nelayan berpesta, justru di tengah euforia enyahnya kapal-kapal pencuri ikan, Indonesia membuka keran impor ikan.

Sebab, meskipun ikan melimpah, pengusaha ikan dalam negeri yang mempunyai kapal eks asing tak bisa melaut. Sementara itu, izin kapal baru tak semudah yang mereka bayangkan. Namun, yang lebih konyol lagi, paling tidak diantisipasi, ialah penyimpanan ikan hasil tangkapan. Ternyata kita tak mempunyai sistem rantai dingin yang memadai, yakni meliputi gudang pendingin, listrik, pabrik es, dan air bersih.

Kalaupun nelayan mambawa banyak hasil tangkapan, itu akan dibuang karena tak mempunyai alat pendingin. Sekitar 200 lebih perusahaan pengolahan ikan dalam negeri pun menjerit karena hasil tangkapan nelayan kita turun drastis. Tak ada pilihan. Keran impor pun dibuka selebar-lebarnya. Bahkan, volume dan jenis ikan pun tidak dibatasi sepanjang untuk mengatasi kekurangan bahan baku ikan dalam negeri.

“Indonesia begitu luas. Ikannya banyak, tetapi gudang pendingin tidak siap, sedangkan investasi sarana pendingin dari yang tidak ada menjadi ada memakan waktu. Impor ikan menjadi solusi sementara untuk mencukupi kebutuhan bahan baku,” kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo, pekan silam.

Dalam soal mengelola sumber daya laut, ikan terutama, jika boleh diamsalkan, Indonesia seperti kesebelasan yang energinya dihabiskan untuk menyerang, tapi lupa pertahanan diri. Lupa mengantisipasi. Alih-alih nelayan pesta tang kapan, fulus di dompet kian tebal, malah gigit jari memandangi kapal-kapal membawa ikan impor.
Impor kebutuhan pokok selalu menjadi alasan sebagai solusi sementara. Namun, lama-lama ia menjadi kenikmatan karena tak repot memproduksi. Sementara itu, yang kemudian menjadi kebiasaan itulah bernama impor pangan. Siapa yang bisa menjamin impor ikan juga sementara?