CSR

KASUS tertangkap tangannya pemimpin DPRD DKI M Sanusi berkaitan dengan reklamasi Teluk Jakarta membuka banyak masalah lain. Salah satunya berkaitan dengan isu corporate social responsibility. Apalagi setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaitkan CSR dengan kewajiban pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Ada pemahaman yang keliru soal CSR. Tanggung jawab sosial dari korporasi bukan dimaksudkan agar perusahaan pura-pura peduli kepada masyarakat dan lingkungan. Ini program yang sungguh-sungguh untuk menjamin keberlanjutan perusahaan itu sendiri.

CSR muncul karena ketimpangan antara negara kaya dan miskin, antara warga kaya dan miskin, yang kian lebar. Ahli ekonomi Jeffrey Sachs dalam artikel terbarunya menyoroti ketimpangan yang juga terjadi di Amerika Serikat. Koefisien Gini AS mencapai 0,40, bandingkan dengan Kanada yang 0,32, Jerman 0,29, Swedia 0,27, dan Inggris 0,35. Semua ini terjadi karena selama 35 tahun, AS memberikan kenikmatan kepada para orang kaya. Para eksekutif di negara itu mendapatkan gaji yang nilainya mega dan selalu mendapatkan keringanan pajak.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melihat ketimpangan di dunia akan sangat membahayakan masa depan. Untuk itulah kemudian digulirkan program Millennium Development Goals yang salah satunya mengurangi kemiskinan. Kini program MDGs dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals yang jangkauannya diperluaskan menjadi 17 indikator perbaikan.

Peran korporasi diperlukan agar mereka ikut memikirkan masa depan bersama. Perusahaan jangan hanya memikirkan keuntungan para pemegang saham, tetapi juga harus memikirkan nasib karyawan, masyarakat sekitar, dan lingkungan hidup. CSR bukan program charity, melainkan pemberdayaan masyarakat. Kegiatannya terbuka terhadap pilihan yang ditetapkan perusahaan, yang penting bisa mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menjaga ketersediaan air dan kesehatan, mengatasi ketertinggalan, serta memberdayakan keluarga.

Perusahaan toko serbaada AS, Tesco, misalnya, memilih memberdayakan petani kopi di Amerika Latin. Hal itu dilakukan karena Tesco merasa keuntungan yang didapat dari penjualan produk kopi begitu besar dan sebagian perlu dikembalikan ke sana agar kehidupan petani kopi di Amerika Latin lebih sejahtera dan dengan itu diharapkan, kualitas kopi yang dihasilkan juga lebih baik.

Dalam kasus Jakarta, kita kaget CSR dipakai bagian dari perjanjian bisnis. Pemerintah Provinsi DKI meminta pengembang melakukan program CSR dan itu bisa diperhitungkan sebagai pembayaran kewajiban kepada pemerintah. UU Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas 2012, meski tidak menetapkan besaran CSR yang harus dialokasikan, menggariskan kewajiban korporasi menyisihkan keuntungan untuk kepedulian kepada warga dan lingkungan sekitar. Kita ingin mengajak korporasi untuk tak rakus dan memikirkan diri sendiri. Mereka harus merasa gundah terhadap kehidupan warga bangsanya.

Kita tidak boleh lupa koefisien Gini Indonesia sama dengan AS, yakni 0,40. Kalau tidak membangun kepedulian bersama, kita akan membangkitkan kecemburuan sosial. Wakil Presiden Jusuf Kalla berulang kali mengingatkan kalangan pengusaha untuk belajar dari pengalaman 1998. Kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, itu akan membuat rakyat yang merasa tertinggal marah dan akhirnya merusak hasil pembangunan yang sudah kita lakukan.

Karena itu, CSR jangan hanya dipakai sebagai tameng, apalagi menjadi perjanjian bisnis. Kewajiban untuk membangun fasum dan fasos merupakan kewajiban yang melekat pada para pengembang. CSR merupakan kepedulian untuk membuat seluruh rakyat bisa ikut menikmati hasil pembangunan.