Seribu Sprindik?

SPRINDIK diterbitkan, sprindik ditolak. Mungkin akan berkali-kali. Mungkin seribu kali sprindik, jika seribu putusan praperadilan menolaknya. Itulah yang mungkin akan terus dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur setiap kali para hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengabulkan gugatan praperadilan atas nama La Nyalla Mahmud Mattalitti. Inilah pertunjukan ‘duel’ sprindik kejaksaan versus kehakiman, yang entah kapan berakhir. Orang ramai pun mulai mengait-ngaitkan berpihaknya para pengadil kepada La Nyalla, Ketua Umum PSSI yang buron itu, karena ia masih berkerabat dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.

Namun, hukum yang sejati mesti serupa Dewi The mis itu. Ia dengan mata tertutup memegang neraca (keadilan) di tangan kirinya dan mengacak candrasa (pedang) di tangan kanannya. Hatta Ali jangan tak menjawab pertanyaan publik itu, agar mahkamah yang agung itu tak kian cemar. Sekurangnya telah tiga kali surat perintah penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas La Nyalla dibuat. Dua kali La Nyalla, yang kabarnya bersembunyi di negeri tetangga: Singapura (yang nyaman
itu), menang dalam sidang gugatan preperadilan di PN Surabaya. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pun maju tak gentar. Setiap gugatan La Nyalla dikabulkan, saat itu pula sprindik diterbitkan. Begitu seterusnya.

“Mau 1.000 sprindik pun kita ladeni,” kata Jaksa Agung M Prasetyo dengan nada tinggi. La Nyalla menjadi tersangka terkait dengan duga an penyelewengan dana hibah Kadin Jatim untuk pembelian IPO (initial public offering, penawaran saham perdana kepada masyarakat) Bank Jatim pada 2012 senilai Rp5,3 miliar. Ia juga menjadi ter sangka tindak pidana pencucian uang yang ter kait dengan korupsi dana hibah dari Pemprov Jatim ke Kadin Jatim periode 2011-2014 sekitar
Rp1,3 miliar. Akhir Maret lalu La Nyalla buron sebelum Ditjen Imigrasi Kemenkum dan HAM mencegahnya ke luar negeri. Paspor La Nyalla telah dicabut, seluruh rekening banknya diblokir, tetapi ia hidup ber bulan-bulan di Singapura.

Ada tangan-tangan dari Jakarta yang menghendaki kasus La Nyalla segera diakhiri. Itulah dugaan Kepala Kejati Jawa Timur Maruli Hutagalung. Ia juga menduga ada kurir yang selalu mengantar uang untuk La Nyalla di Singapura. Sayangnya kejaksaan hanya menunggu. Tak aktif memburu. Kesannya kejaksaan seperti dipermainkan mereka yang melawan hukum. Kasus dana hibah Kadin Jatim diusut sejak dua tahun lalu. Desember 2015 Pengadilan Tipikor Jatim memvonis Wakil Ketua Kadin Jatim Bidang Kerja Sama Perdagangan Antarprovinsi Diar Kusuma Putra satu 1 tahun 2 bulan penjara, denda Rp100 juta, serta mengembalikan uang negara Rp9 miliar.

Wakil Ketua Kadin Bidang Energi Sumber Daya dan Mineral Nelson Sembiring diganjar 5 tahun 8 bulan penjara, denda Rp100 juta, dan membayar ganti rugi Rp17 miliar. Keduanya dianggap merugikan negara sebesar Rp26 miliar dari penggunaan dana hibah 2011-2014 senilai Rp52 miliar. Meski pertanggungjawaban untuk sisa Rp26 miliar lagi belum jelas, jaksa awalnya tidak memiliki alat bukti yang mengarah kepada La Nyalla.

Itulah yang menjadi keyakinan Kejati Jatim, La Nyalla diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi. “Kami ingin buktikan. Biar masyarakat melihat pertunjukan ini, saya katakan ini pertunjukan. Substansinya tetap sama karena kami yakin semua buktinya sudah dimiliki Kejati Jatim. Apa lagi yang perlu diperbarui?” kata Jaksa Agung Prasetyo. Namun, pertunjukan ini tak bisa selamanya digelar. Hukum ialah soal kepastian dan keadilan. Seribu sprindik kejaksaan versus seribu penolakan pengadilan akan membuat pertunjukan hukum ini menjadi tak pasti. Apa pun sulitnya, terus berbalas pantun tanpa batas waktu, akan membuat mala sang Dewi Themis itu.