Utang

PEMBANGUNAN adalah soal pilihan. Pemerintah memutuskan tidak mengubah rencana pembangunan. Di tengah melambatnya penerimaan negara, pemerintah memilih menaikkan rasio utang guna membiayai pembangunan.

Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, rasio total utang pemerintah tahun ini akan naik dari 26,8% dari produk domestik bruto menjadi 27%. Di tengah tersendatnya investasi, lemahnya ekspor, dan konsumsi masyarakat hanya tumbuh 5%, tidak ada pilihan lain untuk mendorong pertumbuhan dengan menaikkan belanja pemerintah.

Penaikan rasio utang tidak membahayakan perekonomian karena utang pemerintah masih dalam batas aman. Apalagi, menurut Menkeu, penjualan obligasi kepada masyarakat dilakukan untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif. Kita hargai keberanian pemerintah ambil risiko. Perlambatan ekonomi tidak bisa dihadapi dengan pasrah. Harus ada inisiatif agar ekonomi terus bergerak.

Terlalu lama kita membiarkan pembangunan infrastruktur terbengkalai. Setelah pembangunan infrastruktur besar-besaran pada era Orde Baru, nyaris tidak ada lagi pembangunan yang kita lakukan. Bahkan untuk merawat infrastruktur saja kita tidak mampu. Sekarang kita ingin bergegas membenahi infrastruktur untuk mendorong perdagangan dan industri. Hanya, pembangunan infrastruktur Orde Baru ditopang bonanza minyak, kali ini harga komoditas justru sedang terpuruk.

Bangsa yang besar tidak boleh melihat tantangan sebagai beban. Masih ada peluang untuk memacu pembangunan. Kuncinya ialah kemauan bersikap kreatif dan inovatif, berani mengambil keputusan, serta melaksanakannya secara konsisten. Tantangan terberat yang kita hadapi ialah pada implementasi. Paket kebijakan yang sudah 12 kali dikeluarkan dimaksudkan untuk menggerakkan perekonomian. Namun, banyak paket yang belum juga dilaksanakan. Percepatan pembangunan pembangkit listrik dan kilang mini yang ada dalam paket pertama, misalnya, nyaris minim kemajuan.

Kita selalu mengingatkan kunci keberhasilan sebuah bangsa membangun negara tergantung sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat madani. Benar bahwa belanja pemerintah dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan. Namun, kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan tidak lebih dari 15%. Sisanya kontribusi investasi swasta dan konsumsi masyarakat.

Keinginan swasta ikut mendorong pembangunan masih tinggi. Dalam berbagai kunjungan Presiden Jokowi ke mancanegara, komitmen investasi selalu disampaikan. Namun, agar komitmen itu bisa terealisasi, butuh kepastian dari birokrasi. Mereka yang sudah menanamkan modal harus diberi kenyamanan agar mau memperbesar investasi. Pemerintah harus ingat pepatah 'Lebih baik satu burung di tangan, daripada 10 burung di pohon'.

Kita tidak boleh menafikan konsumsi masyarakat. Pendorong utama pertumbuhan ekonomi semua negara ialah belanja masyarakat. Untuk itu, masyarakat jangan juga ditakut-takuti. Keinginan menaikkan penerimaan pajak jangan sampai membuat masyarakat takut berbelanja. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan perlunya keseimbangan dalam memungut pajak, sebab pajak yang terlalu tinggi mengganggu investasi. Sebaliknya, pajak yang terlalu rendah membuat negara kesulitan mendapatkan dana pembangunan.

Di tengah kondisi bisnis yang belum pulih, memang tidak bisa terhindarkan perolehan pajak ikut terpengaruh. Pilihan pemerintah menutup kebutuhan biaya pembangunan ialah dengan mengeluarkan surat utang negara. Semoga utang disadari hanya sebagai katalisator untuk menggerakkan perekonomian, bukan candu yang membuat pemerintah menjadi ketagihan, sebab utang pemerintah akhirnya harus dibayar dan itu akan menjadi beban seluruh rakyat.