Riwayat 35 Ribu Mw-mu

AKHIR tahun lalu, Presiden Joko Widodo meminta Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basyir untuk mengumpulkan individual power producer yang ikut dalam lelang proyek pembangkit listrik.

Presiden ingin tahu apakah perusahaan itu ada dan seberapa serius ingin terlibat dalam pembangunan pembangkit listrik 35 ribu Mw.

Beberapa perusahaan yang disebut namanya oleh Presiden memang absen.

Namun, Presiden bisa diyakinkan, sekitar 19 ribu Mw sudah ada pemenang lelangnya dan mereka akan segera melaksanakan pembangunan proyek.

Lebih dari enam bulan setelah pertemuan itu, kita tak mendengar lagi kelanjutannya.

Seperti di masa-masa lalu, proyek pembangunan pembangkit listrik berhenti pada rencana.

Dari pembangunan 10 ribu Mw yang dicanangkan 10 tahun lalu, baru 3.000 Mw yang direalisasikan.

Apa yang membuat proyek besar untuk menerangi Indonesia selalu gagal? Lemahnya eksekusi.

PLN sebagai pembeli tunggal ragu dengan kemampuan bisa menyerap dan menjual produk tenaga listrik yang dihasilkan.

Saat ini saja PLN mengelola pasokan listrik 47 ribu Mw.

Kalau 7.000 Mw peninggalan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selesai dibangun ditambah 35 ribu Mw yang diinginkan Presiden Jokowi, akan ada tambahan pasokan 42 ribu Mw hingga 2019 nanti.

Pertanyaannya apakah PLN memiliki arus kas yang mencukupi untuk membeli pasokan listrik yang akan mencapai 89 ribu Mw?

Kalau mencukupi, sanggupkah 40 ribu karyawan PLN menjualnya kepada masyarakat?

Di sini manajemen PLN harus terbuka.

Keterbukaan itu penting agar kemudian kita tahu duduk persoalannya.

Pemerintah bisa ikut mencarikan jalan keluar.

Jangan sampai Presiden terus bicara pembangunan 35 ribu Mw dan bahkan menawarkan kepada dunia ketika melakukan kunjungan kenegaraan, tetapi kemudian tidak bisa dilaksanakan.

Seperti belum lama ini ke Korea Selatan, ada komitmen investasi sampai US$18 miliar dan kebanyakan untuk sektor kelistrikan.

Saat ini, dari 30 ribu Mw yang ditargetkan dibangun IPP, baru tiga proyek dengan total 440 Mw yang tingkat pembiayaannya beres.

Itu artinya baru 1,5%.

Sementara itu, dari 5.000 Mw yang harus dibangun PLN, baru 9% yang kontraknya sudah ditandatangani.

Kini juga sedang ramai dibicarakan lelang pembangunan pembangkit listrik yang tiba-tiba ditunda atau diubah tata caranya.

Sepanjang kita tahu, terdapat 44 proyek dengan total 14 ribu Mw (38%) yang sudah perjanjian jual beli listrik.

Ada beberapa yang statusnya tidak jelas karena tata cara lelang diubah, seperti Proyek Jawa 1.

Ada yang dibatalkan PLN seperti kasus Sumsel 8, 9, 10.

Dengan melihat kondisi itu, Presiden harus turun tangan.

Semua pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu Mw harus dipanggil duduk bersama.

Secara terbuka harus dijelaskan apa persoalan yang dihadapi, apakah masalah teknis, finansial, atau lahan.

Persoalan penyelesaian ketenagalistrikan bersifat jangka panjang. Pemerintah mempunyai tugas ekstra untuk memenuhi elektrifikasi bagi seluruh rakyat pada 2019.

Jumlah pasokan listrik yang tersedia saat ini tidak mencukupi kebutuhan nasional.

Bahkan di Sumatra masih terus terjadi pemadaman bergilir.

Ketika kita hendak membangun pembangkit listrik, itu tidak bisa selesai setahun.

Butuh waktu panjang mulai penyediaan tanah, pilihan sumber energi, pilihan teknologi, sampai pembangunan transmisi dan gardu untuk sampai ke pengguna.

Kini komitmen pemerintah dipertaruhkan.