Ekonomi Melambat

MOMENTUM pembalikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2015 tak mampu kita pertahankan.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2016 hanya 4,92%.

Perlambatan ekonomi yang kembali terjadi pantas membuat Presiden Joko Widodo kecewa, sebab pemerintah sudah berupaya mempercepat belanja modal untuk mendorong pertumbuhan.

Presiden sudah meminta tender proyek agar dilakukan lebih awal.

Harapannya, begitu pergantian tahun, semua proyek pemerintah bisa dijalankan.

Januari lalu kita merasakan geliat pembangunan yang memberi optimisme dunia usaha.

Namun, geliat itu hanya sesaat.

Pada bulan kedua, semua berjalan seperti biasa lagi.

Penyerapan anggaran kuartal pertama tidak sebaik yang diharapkan.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro bahkan melihat dana transfer ke daerah lebih banyak disimpan di bank.

Inkonsistensi dalam eksekusi menjadi penyebab perlambatan ekonomi.

Apalagi pemerintah melakukan 'kejutan-kejutan' yang tak perlu.

Khususnya, sikap desperate terhadap tak tercapainya target penerimaan pajak tahun ini melahirkan ketakutan.

Padahal, motor pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi.

Meski ingin membuat pertumbuhan lebih berkualitas dengan mendorong investasi, pemerintah tidak boleh mengorbankan konsumsi.

Kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan turun dari 2,73% kuartal lalu menjadi 2,70% kuartal ini.

Salah satu penyebab masyarakat menurunkan konsumsi ialah keputusan Direktorat Jenderal Pajak meminta perbankan melaporkan semua transaksi pengguna kartu kredit.

Tidak adanya penjelasan utuh tentang latar belakang kebijakan tersebut membuat masyarakat takut kesalahan mereka dalam urusan pajak dicari-cari.

Dampaknya dirasakan sektor riil. Sektor otomotif yang sempat tersenyum melihat penjualan Januari dan Februari terpukul lagi Maret.

Sampai Mei, penjualan otomatif belum kunjung membaik.

Hal yang sama dialami sektor ritel.

Konsumsi primer memang masih naik.

Akan tetapi, untuk konsumsi sekunder dan tersier, masyarakat memilih menunda pembelian.

Mereka berpikir dua kali untuk membeli barang, apalagi jika harus menggunakan kartu kredit.

Pemerintah tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri.

Belanja pemerintah ikut berkontribusi pada pertumbuhan.

Namun, yang kontribusinya jauh lebih besar ialah belanja masyarakat dan investasi swasta.

Memang, ketimbang pertumbuhan kuartal I 2015 yang 4,71%, pertumbuhan kuartal I tahun ini jauh lebih tinggi.

Namun, itu sekadar menghibur diri.

Bila dibandingkan dengan kuartal I 2014 yang tercatat 5,41%, pertumbuhan kali ini jauh lebih rendah.

Yang kita butuhkan bukanlah excuse.

Kita harus cari jalan terbaik untuk mendorong pertumbuhan.

Di tengah perlambatan ekonomi global, kita harus fokus pada tiga sumber pertumbuhan, yaitu belanja pemerintah, belanja masyarakat, dan investasi swasta.

Agar investasi swasta dan belanja masyarakat optimal, ketenangan harus diciptakan. Situasi kondusif akan memicu swasta dan masyarakat mau menggunakan sumber daya mereka.

Tak dapat dimungkiri, pemerintah membutuhkan penerimaan untuk melakukan pembangunan.

Namun, hal itu bisa dicapai tanpa harus menimbulkan ketakutan.

Tangkap saja ikannya tanpa harus membuat keruh kolamnya.

Termasuk rencana mengeluarkan undang-undang pengampunan pajak.

Peraturan itu dibuat untuk memperkuat perekonomian, memperbesar basis pajak, di samping menambah penerimaan pajak.

Pemerintah harus menjelaskan tujuan itu secara utuh agar jangan terjadi salah persepsi.

Saat ini muncul kesan pemerintah memberi karpet merah pengemplang pajak demi mengejar target.