Cermin Retak

KITA sepenuhnya sadar tak sedang hidup dalam era Plato. Namun, bukan berarti kita tak boleh berharap apa yang pernah dikatakan sang filsuf itu. Bahwa, “Pendidikan seharusnya melahirkan orang baik, dan orang baik akan bertindak mulia.”

Katanya, pendidikan membentuk watak. Karena itu, jikapun menjadi orang kebanyakan, orang berpendidikan akan mudah dipimpin, tetapi sulit dipaksa; mudah diperintah, tetapi mustahil diperbudak.

Para pendidik bersepakat, pendidikan ialah cermin bangsa. “Jika ingin melihat sebuah bangsa maju atau terbelenggu, lihatlah pendidikannya.” Karena itu, jika pendidikan masih tak kunjung menghasilkan ‘orang baik’ yang ‘bertindak mulia’, itu artinya pendidikan kita memang dirundung mala. Jika negeri ini masih terlalu banyak yang mudah diperbudak, itu tanda pendidikan kita serupa cermin yang retak.

Satu dasawarsa terakhir, dengan perasaan masygul, kita terpaksa berkaca pada cermin retak itu. Peringkat pendidikan kita kian menuju nadir. Lihat saja yang tergolong baru, yakni daftar pendidikan negara anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi Pembangunan (OECD) yang dirilis BBC dan Financial Times, tahun silam. Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, berurutan menempati lima puncak. Indonesia di posisi nadir, yakni 69 dari 76 negara. Vietnam negara yang baru bangkit karena perang, di posisi 12. Ke mana rasa masygul ini harus dialamatkan?

Padahal, Undang-Undang Pendidikan (2003) dan Undang-Undang Guru dan Dosen (2005) dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Anggaran pendidikan melonjak tinggi menjadi 20%, program sertifikasi guru pun dibuat. Tunjangan guru 2015 saja mencapai Rp80 triliun. Namun, tunjangan sebesar itu seperti tak meninggalkan jejak perbaikan apa pun.

Dewan pendidikan dan komite sekolah juga setali tiga uang. Dalam banyak kasus, kinerja mereka lebih banyak dipertanyakan daripada diapresiasi. Mereka lebih banyak tidak paham bagaimana mengembangkan pendidikan di wilayah mereka.

Padahal, kedua perwakilan masyarakat itu seharusnya mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan anak didik di tempat masing-masing. Komite sekolah dalam banyak fakta hanya berfungsi sebagai penggalang dana untuk kegiatan sekolah. Jika ada anggota komite sekolah yang kritis, justru dengan cepat pihak sekolah menggantinya.

“Berupaya menyelesaikan masalah, tetapi selalu menimbulkan masalah,” agaknya inilah persoalan yang tengah mendera dunia pendidikan kita. Fakta yang paling bende­rang ialah hanya 10% kepala sekolah di Indonesia (sekitar 208 ribu kepala sekolah) yang tesertifikasi.

Padahal, menurut aturan, seorang kepala sekolah mesti besertifikat kepala sekolah. Inilah data 2014/2015 yang dirilis Advisor for Knowledge and Communication yang dikeluarkan Analytical and Capaci­ty Development Partnership (ACDP), 2 hari silam.

Dari jumlah itu pun hanya sepertiga yang terserap menjadi kepala sekolah di kabupaten/kota masing-masing. Sebab, seorang guru dapat menjadi orang nomor satu di sebuah sekolah diputuskan bupati atau wali kota untuk SD dan SMP serta gubernur untuk SMA.

Beruntunglah jika mempunyai kepala daerah yang memahami pendidikan. Jika tidak, sia-sialah kepala sekolah yang telah tesertifikasi yang mereka ambil selama berbulan-bulan itu. Akan kian jauhlah kualitas pendidikan kita dari harapan.

Kita cemas, ketika pendidikan bangsa lain telah terbang tinggi, kita masih berkutat dengan persoalan dasar: guru. Jangan-jangan cermin itu tak lagi retak, tetapi pecah.