Kotak Pandora

BEBERAPA hakim agung pernah mengeluhkan betapa dominannya peran Nurhadi, Sekretaris Mahkamah Agung, di institusi itu. Namun, umumnya mereka hanya berani berkeluh di belakang. Jarang yang berani berterus terang. Ada yang mengatakan siapa yang berseberang jalan dengan Nurhadi alamat dipersulit segala urusan. Ada yang menyebut sebagai pemimpin birokrasi di institusi itu, Nurhadi tergolong orang kuat. Punya dana dan didukung pimpinan.

Ruangan kerjanya yang jembar dan perabotannya yang mahal menunjukkan Nurhadi bukan sembarang Sekretaris MA. Syukurannya yang amat meriah di Semarang setelah dilantik menjadi Sekretaris MA pada 2012 juga semacam permakluman bahwa ia Sekretaris MA yang 'berbeda'. Hartanya yang melimpah kian menguatkan lagi siapa Nurhadi.

Namun, Nurhadi pula yang rajin mengampanyekan antikorupsi di institusinya. Bahkan, ia berteriak lantang tak segan memberi sanksi bagi jajaran MA yang menorehkan citra buruk. Namun, beberapa kali MA diterpa kasus tak sedap membuktikan kehendak baik itu hanya di atas kertas, tak berkorelasi dengan realitas.

Karena itu, hukum harus bisa menjelaskan disitanya tiga tas uang dolar Amerika yang bernilai miliaran rupiah dari rumah Nurhadi oleh KPK dalam kasus panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution. Dari mana dan untuk apakah uang sebanyak itu? Jika uang halal, kenapa tak ditaruh di bank? Kenapa uang menumpuk di rumah?

Tentu, Nurhadi belum tentu salah. Namun, bisakah ia menunjukkan dari mana hartanya yang melimpah sebagai pejabat eselon I? Jika ternyata nanti terbukti ia memang lancung, benarlah gosip tak sedap selama ini tentang dia. Lalu, apa makna capaian yang ia motori? Akan kian habislah citra birokrasi MA. Kian sulitlah masyarakat percaya pada 'gerbang terakhir pencari keadilan' itu.

Padahal, sebagai pejabat negara, berlapis-lapis aturan pastilah sudah diketahuinya. Berkali-kali sumpah-janji, sebagai pejabat karier, pasti telah diikrarkan. Berlapis-lapis tanggung jawab pastilah sudah dimaklumi. Akan tetapi, kita tahu mereka yang terjerat kejahatan, korupsi terutama, justru hidup dalam kepungan aturan dan sumpah yang pernah mereka ikrarkan, bahwa mereka tak akan khianat terhadap negara. Namun, di pundak orang-orang loba, aneka aturan dan sumpah kerap dianggap serupa ketinggian di langit dan kerendahan di bumi. Tak tersambung tak terhubung. Aneka aturan bisa diputar-putar, dikelabui, disiasati, dan dikhianati.

Dalam kasus Nurhadi, ada desas-desus opini, pimpinan MA akan berusaha sekuat mungkin agar ia selamat dari jerat hukum. Risikonya terlalu berat. Ia serupa air, implikasinya bisa mengalir ke mana-mana. Ada yang bilang Nurhadi serupa 'kotak pandora'. Begitu kotak itu dibuka, akan timbul rasa sakit dan guncangan hebat. Demi tegaknya wibawa MA, unsur pimpinan lembaga itu harus bisa membuktikan spekulasi opini seperti itu tidak benar!

Karena itu, di tengah kepercayaan masyarakat yang kian melindap, mestinya MA menerima tawaran KPK yang siap menempatkan personel mereka untuk ikut membenahi sistem. KPK tak akan intervensi soal-soal hukum. Tujuannya agar berbagai kasus yang menimpa MA tidak terulang.

Penerimaan itu punya banyak arti positif. Bahwa MA mengakui institusi mereka punya kelemahan dalam tata kelola keuangan dan manusia. Bahwa MA serius melawan korupsi. Bahwa orang-orang MA tak bisa lagi main-main membelanjakan uang negara juga dalam menerima harta. Mereka akan dilatih menjadi aparat hukum yang profesional dan bersih.

Namun, pada akhirnya, semuanya sangat berpulang pada unsur pimpinan MA. Hendak ke mana MA akan dibawa? Kita tak mau MA dibawa ke dasar jurang.