Pengampunan Pajak

UNDANG-UNDANG Pengampunan Pajak sepertinya tinggal waktu saja untuk diketuk. Rapat konsultasi Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat pekan lalu menyepakati percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Pengampunan Pajak demi tercapainya target penerimaan pajak. Di tengah perekonomian dunia yang masih melambat, memang tidak mudah untuk bisa memacu penerimaan pajak. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro berulang kali menyampaikan penerimaan pajak tahun ini diperkirakan kurang Rp290 triliun dari target. Pernyataan itu tidak menunjukkan Direktorat Jenderal Pajak sudah menyerah, tetapi ada fakta yang tidak bisa ditutupi bahwa kegiatan bisnis belum pulih seperti yang diharapkan. Atas dasar itulah pemerintah menghidupkan kembali gagasan untuk mengeluarkan UU Pengampunan Pajak. Maksudnya agar orang-orang Indonesia yang menyimpan uangnya di luar negeri mau melaporkan dan bahkan membawa pulang uang mereka kembali ke Indonesia. Kita harus mengatakan uang yang ada di luar negeri itu jumlahnya besar. Menkeu bahkan berani mengatakan jumlahnya di atas Rp11.000 triliun, jauh lebih besar ketimbang produk domestik bruto Indonesia.

uang haram. Ada yang menyimpan karena ingin merasa lebih aman, khawatir terjadi lagi gonjang-ganjing politik di Tanah Air. Ada yang melakukan sebagai upaya mendapatkan beban pajak yang lebih rendah karena pajak di Indonesia dianggap terlalu tinggi, sementara jaminan yang didapatkan tidak sepadan. Pemerintah sudah menegaskan uang hasil korupsi, bisnis narkoba, dan pencucian uang tidak termasuk yang diharapkan dibawa pulang ke Indonesia. Kita hanya menginginkan uang yang memang bersih. Untuk pemulangan dana tersebut, pemerintah menjanjikan pengampunan pajak. Pemerintah tidak akan mengutak-utik lagi asal uang dan akan mengenakan tarif pajak fi nal yang besarnya antara 1% hingga 6%, tergantung kapan pelaporan dilakukan dan waktu pengembalian dana. Kita memang masih menangkap adanya perbedaan pandangan soal keadilan. Ada yang berpendapat, UU Pengampunan Pajak tidak adil bagi mereka yang selama ini patuh dan menyimpan dananya di dalam negeri. Namun, yang lain berpandangan, daripada dana Indonesia itu di luar dan menguntungkan negara lain, lebih baik diampuni agar bisa dibawa pulang dan bermanfaat untuk membangun negeri. Khususnya untuk yang terakhir ini, pemerintah diminta untuk tidak hanya sekadar membawa uang dari luar itu kembali ke Indonesia, tetapi mengarahkannya untuk tujuan yang produktif. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir, mengusulkan agar uang itu diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia bagian timur.

Tanpa ada arah penggunaan yang jelas, dana besar itu tidak memiliki peran signifi kan bagi pembangunan. Bahkan kalau hanya ditumpuk di Jawa, itu akan menambah kesenjangan wilayah. Kita belum mendapat gambaran yang utuh dari rencana UU Pengampunan Pajak. Sejauh ini yang baru dimunculkan ialah keinginan menarik dana orang Indonesia di luar negeri dan pemerintah memberi iming-iming agar mereka mau melakukannya. Pembahasan di DPR harus bisa membuatnya menjadi lebih terang-benderang.