Mahkamah

"KALAU kepemimpinan yang elitis dan tertutup dipaksakan terus, MA akan rapuh."

Inilah autokritik keras, yang dilontarkan hakim agung Gayus Tapone Lumbuun atas kepemimpinan yang ia nilai lemah di Mahkamah Agung.

Menurut sang guru besar hukum itu, pengawasan internal di lembaga yang sering disebut sebagai 'gerbang terakhir pencari keadilan' itu tak berjalan baik.

Kritik dari kalangan dalam ini mestinya punya bobot faktual yang tinggi.

Gayus melontarkan kritik itu ketika merespons berbagai kasus yang melanda MA, terutama tertangkapnya Kepala Subdirektorat Kasasi Perdata dan Tata Laksana Perkara Perdata MA Andri Tristianto Sutrisna oleh KPK, pertengahan Februari silam.

Kasus Andri, kata Gayus, bagian kecil kerapuhan di MA.

Puluhan hakim dan beberapa pegawai MA yang lain menjadi broker perkara.

Menurut mantan politikus PDIP itu, selama ini semua hakim dan pegawai pengadilan di seluruh Indonesia hanya dikendalikan sembilan orang di pucuk pimpinan MA.

Padahal, yang dikendalikan di institusi yudikatif sangat banyak.

Setidaknya ada sekitar 8.000 hakim dan 32.583 tenaga nonhakim.

Sebagai orang dalam, Gayus merasa tak pernah dilibatkan oleh pimpinan MA dalam pengambilan keputusan.

Alhasil, keputusan yang diambil sering blunder.

Menurut bahasa Gayus, selama ini para hakim agung hanya dijejali perkara dan diasingkan di tempat sunyi.

Seharusnya para hakim agung disertakan dalam pengambilan keputusan.

Ia memberi contoh, di DPR ada rapat paripurna. Di kampus ada sidang senat. Di pemerintahan ada sidang kabinet paripurna.

Namun, tak ada rapat pleno di MA.

Ia berharap tertangkapnya Andri menjadi pelajaran bagi pimpinan MA untuk ketat dalam pengawasan dan melibatkan para hakim agung dalam pembuatan keputusan. Gayus menduga Andri tidak sendirian.

KPK juga menduga ada jalinan besar dalam perkara suap penundaan salinan di MA. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengamsalkan serupa gunung es.

Untuk membongkar, KPK memeriksa beberapa pejabat MA sebagai saksi, juga Sekretaris MA, Nurhadi.

Lagi-lagi, ketika KPK menangkap panitera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution, bersama dua orang lainnya (20/4), Sekretaris MA Nurhadi kembali disorot.

KPK tidak hanya menggeledah ruang kerjanya di MA, tapi juga rumah mewahnya di Jl Hang Lekir, Kebayoran Baru.

Harta kekayaannya Rp30 miliar kerap jadi pertanyaan.

Karena itu, kritik Gayus mestinya tak ditanggapi sepi.

Mengatur begitu banyak manusia di lingkup MA tentu tak mudah.

Ia butuh pemimpin yang tak hanya punya visi, tetapi punya seni memimpin.

Sebab, oleh kalangan pimpinan sendiri, pucuk pimpinan MA juga kerap dinilai kurang terbuka.

Padahal, ini prasyarat utama mengelola institusi negara.

Cetak biru visi MA 2010-2035, yakni 'Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung', mestinya menjadi pegangan para hakim dan seluruh penghuni keluarga besar Mahkamah Agung.

MA seharusnya punya cara terbaik bagaimana menyeleksi orang-orang lancung. Terlalu sayang mahkamah yang agung dibiarkan limbung karena mereka itu.

Terlalu sayang mereka, para hakim, yang punya dedikasi tinggi dalam mengabdi, terganggu para elite dengan karakter kepemimpinan yang tak agung.