Jejak Aniaya

SEJAK bulan silam kita berbincang ramai tentang Siyono, warga Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Klaten, Jawa Tengah.

Ia diduga teroris, lalu lelaki ini mati setelah dijemput paksa polisi, yakni Detasemen Khusus (Densus) 88.

Mula-mula polisi menjelaskan Siyono dijemput maut karena penat setelah melawan aparat.

Namun, hasil autopsi tim dokter forensik Komnas HAM dan Muhammadiyah menunjukkan ada jejak aniaya dan kekerasan oleh korps Bhayangkara.

Siyono tak melawan seperti dituduhkan polisi.

Kita tahu Densus 88, pasukan antiteror yang didirikan 2003, amat disegani di negeri ini, kabarnya juga di Asia.

Publik umumnya lebih kerap memujinya daripada mencelanya.

Kita memang tak bisa membayangkan apa jadinya negeri ini yang dilanda aksi teror berkali-kali, tanpa ada pasukan antiteror yang mumpuni.

Tentu dalam banyak aksi bukan berarti Densus sempurna.

Namun, beberapa reputasi yang diukirnya mampu menutupi beberapa kekurangannya.

Namun, tak boleh karena ketakutan tinggi pada terorisme, negara boleh semena-mena atas warganya. Kasus Siyono yang ramai disoal itu setidaknya mengandung dua perkara.

Pertama, ujian bagi reputasi Densus 88 yang selama ini cemerlang.

Jika Densus justru tak patuh pada aturan, terlebih derajat pelanggarannya serius, ia akan mereduksi reputasinya yang terpuji.

Kepercayaan publik akan meluruh. Kedua, ujian atas kepedulian masyarakat.

Artinya, jika menyikapi kasus kekerasan terhadap Siyono lalu publik diam, ini justru tanda matinya kepedulian kita atas sesama warga bangsa.

Selanjutnya, sangat mungkin, pasukan antiteror itu pun bisa kian semena-mena.

Padahal, postulatnya jelas: tak boleh ada kekuasaan tanpa pengawasan.

Terlebih menurut Ketua Tim Hukum PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, ada sedikitnya 121 kasus lain serupa Siyono.

Densus 88 harus berbesar hati mengoreksi diri.

Karena itu, sudah tepat aliansi organisasi masyarakat sipil: Komnas HAM, Kontras, dan Muhammadiyah berupaya mencari kebenaran fakta atas kematian suami Suratmi itu.

Mereka melakukan autopsi lagi meski polisi mengaku telah melakukannya.

Ternyata ada bukti fisik kekerasan.

Tak ada perlawanan Siyono pada aparat seperti dikatakan Polri.

Pertanyaannya, seberapa jujur autopsi yang dilakukan dokter forensik polisi?

Karena itu, ada pakar hukum yang mengusulkan agar keluarga Siyono membawa hasil autopsi yang berbeda itu ke jalur hukum.

Yang janggal lagi, Polri juga berupaya menyuap Rp100 juta kepada keluarga Siyono. Pemberian uang itu tanpa tanda terima.

Kata polisi uang itu untuk biaya penguburan dan biaya anak-anak almarhum.

Polisi bilang uang itu bukan dari anggaran negara.

Lalu dari mana?

Karena itu, menjadi tak elok ketika proses autopsi Komnas HAM-Muhammadiyah tengah bekerja, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj justru membela buta Polri.

"Jadi, menurut NU, Siyono ialah teroris. Kalau itu kebijakan negara, NU bersama negara. Densus adalah perangkat negara yang diberi tugas untuk membasmi teroris," kata Said Aqil.

Ucapan itu terdengar sangat patriotik, tetapi membiarkan polisi tak bekerja dengan benar.

Faktanya, Polri kemudian mengakui ada kesalahan prosedur.

Bahwa seluruh pembela kemanusiaan dan perawat Republik setuju dengan upaya pemberantasan terorisme sudah berkali-kali dibuktikan.

Negara punya standar melawan teror dengan bersandar pada UU, rakyat punya cara sesuai nyali dan kreativitasnya.

Kasus Siyono juga sebuah pelajaran bahwa revisi UU Terorisme harus ditunda jika isi dari revisi masih rentan pelanggaran HAM.

Dalam skala yang berbeda, contoh amat benderang di Amerika.

Perang melawan terorisme yang membabi buta kala Presiden Bush berkuasa, justru menyuburkan kekerasan global yang tiada henti-henti hingga kini.

Densus 88, kebanggaan kita, tak boleh meniru Bush yang pandir itu.