Panama Papers

MENTERI Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengajukan permohonan kepada DPR untuk menurunkan pajak penghasilan badan, dari 25% jadi 20%. Menkeu berharap penurunan PPh badan berlaku tahun ini sehingga Indonesia bisa lebih kompetitif ketimbang negara tetangga. Usul penurunan tarif pajak sudah disampaikan sejak lama. Tarif pajak lebih tinggi tidak hanya membuat orang enggan membayar pajak, tetapi juga justru menguntungkan negara lain.

Bukan rahasia, banyak pengusaha melakukan transfer pricing, membuka perusahaan di negara bertarif PPh badan lebih rendah. Barang yang mereka hasilkan di Indonesia dijual dengan keuntungan minimal kepada perusahaannya di luar negeri. Baru keuntungan optimal diupayakan dari perusahaan di luar negeri.

Meski paham akan praktik itu, pemerintah tak berani membuat terobosan. Mereka khawatir bila tarif pajak diturunkan, target pajak tidak tercapai. Padahal, pengalaman di Rusia menunjukkan, ketika tarif pajak diturunkan, penerimaan pajak justru meningkat tajam karena warga lebih rela membayar pajak.

Bocornya data Panama Papers menyadarkan pemerintah bahwa kalau kita kukuh dengan sikap seperti sekarang, uang akan lebih banyak mengalir ke negara safe haven. Tidak perlu jauh-jauh ke Panama, Singapura ialah salah satu safe haven di Asia Tenggara. Kalau diduga ada uang orang Indonesia sampai Rp6.000 triliun di sana, itu disebabkan Singapura lebih cerdik. Dengan PPh badan 18%, orang pasti memilih memiliki badan usaha di Singapura daripada di Indonesia. Tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan dengan membuka perusahaan di Singapura. Ibarat air, ia akan mengalir ke dataran lebih rendah. Tiap negara dituntut adu cerdik memanfaatkan triliunan dolar uang di dunia yang mengalir tiap hari.

Indonesia bukan tidak memiliki keunggulan. Pajak untuk portofolio, misalnya, lebih rendah daripada negara-negara lain. Tidak usah heran apabila uang panas masuk. Padahal, yang kita lebih butuhkan investasi langsung agar bisa ikut membuka lapangan pekerjaan. Tantangan lain yang harus bisa dijawab pemerintah, selain persoalan tarif, ialah manfaat yang bisa dirasakan pembayar pajak. Saat ini, perusahaan yang mendapatkan keuntungan Rp10 miliar harus membayar PPh badan Rp2,5 miliar. Ketika hendak membagi dividen, mereka harus bayar pajak lagi 15% (Rp1,5 miliar). Hal yang sama berlaku untuk PPh perorangan yang pajaknya berjenjang, mulai 5% sampai 35%.

Di negara-negara yang menerapkan sistem kesejahteraan, orang mau membayar pajak karena manfaatnya bisa dirasakan. Apabila ia mengalami kecelakaan di jalan, dalam waktu 5 menit ambulans datang. Ketika dibawa ke rumah sakit, ia langsung ditangani agar nyawanya selamat, bukan sibuk mengurusi administrasi dan siapa yang akan menanggung biaya perawatan.

Sepanjang manfaat tidak bisa dirasakan, pajak menjadi beban apalagi tarif yang tinggi membuat orang merasa disuruh kerja rodi. Kasus Panama Papers harus jadi momentum membenahi diri.