Lampu Merah

TAK ada yang berdosa bagi siapa pun untuk menjadi kaya.

Zaman ini kita tak berada dalam pandangan lama, tentang kepasrahan kaum papa, bahwa miskin itu mulia dan kaya itu nista.

"Orang miskin bakal mendapat surga. Orang kaya bakal mendapat neraka. Baguslah bila kita menderita dalam kehidupan ini karena kehidupan kemudian bakal mendapatkan ganjaran abadi."

Inilah yang dikutip Lionil Sosa dalam buku The Americano Dream-How Latinos Can Achieve Success in Business and Life.

Yang menjadi soal jika kekayaan diperoleh dengan segala cara. Menjadi soal lagi, jika kaum kaya jadi kontras tajam di tengah orang-orang tak berpunya.

Inilah bom waktu yang tak boleh dibiarkan meledak.

Terlebih di Indonesia, negeri yang berkali-kali diguncang prahara sosial, salah satunya karena kesenjangan.

Berkali-kali media massa mewartakan bahaya kesenjangan. Menurut Bank Dunia 2015, 1% keluarga kaya Indonesia menguasai 50,3% kekayaan nasional.

Menurut Ririn Salwa Purnamasari, ekonom Bank Dunia, dalam seminar di UGM (9/4), peningkatan ketimpangan (koefisien Gini) Indonesia mencapai 10 poin.

Presiden Jokowi mengamsalkan kesenjangan kita memasuki 'lampu merah'.

"Akan ada kemungkinan menjadi bahan bakar bagi tumbuhnya konflik sosial, paham-paham separatisme, radikalisme, ekstremisme, dan yang lebih ke sana lagi terorisme," tegas Presiden di depan peserta rapat pimpinan TNI, akhir 2015.

Yang menjadi ironi, kesenjangan itu justru kian lebar di era reformasi.

Demokrasi yang mestinya menjadi momen pemerataan kekayaan nasional justru jadi panggung agung orang-orang kaya dan tempat pengap bagi orang-orang miskin.

Tertangkapnya anggota DPRD DKI dan para juragan besar realestat Indonesia dalam pembahasan Raperda Reklamasi menguatkan praktik culas serupa itu.

Fakta tak terbantahkan ialah selalu tersedia tanah dengan mudah untuk kepentingan korporasi, sementara menjadi sulit setengah mati jika untuk kepentingan rakyat.

Pembangunan properti untuk kaum kaya, dengan eksklusivitas bangunan dan lingkungan, dengan nama-nama serbaasing, menjadi kontras dengan permukiman kelas bawah.

Juga fakta terbaru, terungkapnya 6.000 orang Indonesia yang menyimpan dana Rp11.400 triliun di luar negeri, di antara mereka, selain pengusaha, ada pejabat publik dan politikus, kian menyakitkan kita. Mereka umumnya para pengemplang pajak.

Selama ini negara kerap tak berdaya menghadapi mereka, relasi kekuasaaan dan pemilik modal.

Lengkaplah ironi demokrasi di negeri ini. Hukum pun jadi lunglai menghadapi mereka.

Presiden Jokowi tak boleh hanya prihatin! Ia harus mengambil langkah nyata.

Setidaknya, pertama, menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Kedua, mengevaluasi seluruh izin yang terkesan amat mudah, terutama bagi korporasi, hunian-hunian mewah, yang amat kentara bagi kaum kaya.

Ketiga, membuat peraturan yang benar-benar berpihak pada rakyat.

Alangkah menyakitkan, ketika negara terus menggemakan kehidupan inklusif, kaum para pemilik modal justru secara telanjang membangun hunian dan kehidupan sangat eksklusif.

Mereka menikmati segala fasilitas serbakelas super.

Indonesia, negeri yang diteguhkan dengan sejarahnya yang panjang, pengorbanan rakyat yang tiada terkira, tak boleh terus melanggar 'lampu merah'.

Semua warga negara punya hak hidup nyaman di negeri ini.

Kesenjangan sosial yang tinggi jelas berarti diskriminasi luar biasa negara terhadap rakyat.

Ini pengingkaran yang amat serius terhadap para pendiri bangsa yang mereka amanatkan lewat konstitusi.