Panik Pajak

PENGARAHAN Presiden Joko Widodo kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Pajak, pekan lalu, sangat jelas. Presiden meminta aparat pajak bertindak lebih keras untuk memenuhi target pajak tahun ini. Tak boleh ada alasan tak bisa mencapai target Rp1.546,7 triliun yang sudah ditetapkan. Caranya? "Kalau belum bayar pajak, suruh bayar! Kalau kurang bayar, suruh bayar!" kata Presiden.

Persoalan besar perpajakan ialah rendahnya rasio pajak. Produk domestik bruto Indonesia meningkat dari US$200 miliar pada 2000 menjadi sekitar US$900 miliar pada 2015, tetapi penerimaan pajak di bawah Rp1.000 triliun. Baru tahun lalu, penerimaan pajak Rp1.050 triliun. Namun, angka itu hanya 85% dari target Rp1.360 triliun. Tahun ini, pemerintah menargetkan rasio pajak naik menjadi 13%. Itulah yang membuat pemerintah berani menargetkan penerimaan pajak Rp1.546,7 triliun saat menyusun APBN 2016.

Kalau dibandingkan, antara realisasi penerimaan pajak tahun lalu dan target tahun ini, ada kenaikan di atas 40%. Kalau hanya dilihat dari rasio pajak, kelihatan wajar. Namun, jika dilihat dari realitas bisnis yang melesu akibat belum pulihnya perekonomian global, kenaikan penerimaan di atas 40% terlalu ambisius.

Hal itu bisa dilihat dari perbandingan penerimaan pajak dalam tiga bulan pertama. Tahun lalu, penerimaan pajak hingga Maret di atas 10%, tahun ini sekitar 9%. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengakui penerimaan pajak tahun ini diperkirakan Rp290 triliun di bawah target. Penetapan target pajak yang tidak realistis membuat aparat pajak seperti drunken master. Mereka melakukan segala cara agar terlihat bekerja sungguh-sungguh.

Salah satu yang menghebohkan ialah keharusan bank penerbit kartu kredit melaporkan semua transaksi secara rinci. Tujuannya melihat profil pemegang kartu kredit, apakah sesuai dengan laporan pajak mereka.

Demi menopang pembangunan dan memenuhi keinginan membangun kemandirian, kita setuju pajak digiatkan. Semua warga harus ikut menanggung beban pembangunan sesuai dengan kemampuan. Hanya, upaya meningkatkan penerimaan pajak jangan sampai justru berdampak negatif terhadap perekonomian.

Upaya peningkatan penerimaan pajak ibarat orang beternak ayam petelur. Ketika kita mengharapkan ayam produktif menghasilkan telur, kita harus membuat ayam nyaman dan dapat pakan yang baik. Kalau ayam stres, bukan telur yang didapatkan, melainkan ayamnya malah mati.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa rasio pajak kita rendah? Salah satu jawabannya perekonomian bangsa ini lebih banyak ditopang sektor informal. Sekitar 60% angkatan kerja di sektor informal, hanya 40 % di sektor formal. Dengan profil seperti itu, tidak semua bisa diakses aparat pajak. Saat menjabat menteri keuangan, Agus Martowardojo pernah mengeluarkan kebijakan mengenakan pajak final bagi pedagang kaki lima. Namun, itu tidak berjalan maksimal karena sumber daya yang harus dikeluarkan tidak seimbang dengan penerimaan pajak yang bisa diperoleh.

Pekerjaan utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan rasio pajak ialah membawa semua kegiatan ke sektor formal. Sepanjang ekonomi masih berjalan di wilayah abu-abu, apalagi gelap, tidak usah heran pajak tidak tergali.