Reregulasi

DALAM dialog publik yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Presiden Joko Widodo menyampaikan kembali dua kunci bagi kita untuk memenangi persaingan, yakni menyederhanakan peraturan dan menyediakan infrastruktur yang layak. Bagaimana mau mengundang investor kalau ada 42 ribu peraturan yang menghambat? Bagaimana investor mau masuk ke Indonesia kalau infrastruktur dasarnya tidak memadai? Oleh karena itu, Presiden meminta pemangkasan 42 ribu aturan yang menghambat itu. Presiden juga meminta DPR tidak perlu banyak membuat undang-undang, tetapi lebih baik membuat empat atau lima peraturan yang berkualitas.

Pemerintah sedang bergegas untuk membangun infrastruktur karena sarana dan prasarana yang ada sekarang tidak memadai. Memang tidak murah untuk membangun infrastruktur, apalagi dalam kondisi ekonomi global yang masih melambat. Namun, langkah pembangunan tidak bisa ditunda karena akan memengaruhi biaya logistik dan akhirnya menurunkan daya saing. Kita sependapat dengan pandangan yang disampaikan Presiden. Kita selama ini lupa untuk membangun infrastruktur sehingga biaya logistik kita 26% dari biaya produksi.

Kita juga terlalu senang membuat aturan, tanpa memperhatikan keselarasannya dengan peraturan yang lain. Hanya, dalam masalah peraturan, ada pandangan menarik yang disampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari pengalamannya membangun daerah, tidak bisa penghapusan aturan atau deregulasi yang hanya dilakukan. Yang kadang perlu dilakukan ialah reregulasi. Menurut Soekarwo, tidak semua peraturan itu buruk. Sama juga, tidak semua yang tidak menggunakan peraturan itu baik. Bisa jadi malah timbul kekacauan ketika tidak ada aturan.

Perekonomian kita dibangun bukan atas dasar persaingan bebas. Negara harus menjamin terciptanya persaingan yang adil. Konstitusi kita bahkan menegaskan ekonomi yang kita pilih adalah ekonomi pasar yang bersifat sosial. Bahkan pada awalnya secara jelas dikatakan, asas yang dipilih adalah kekeluargaan dan bentuk yang paling ideal adalah koperasi. Kita sering kali berbicara koperasi yang konotasinya kecil dan guram. Padahal, di negara-negara Eropa, koperasi itu dikelola secara profesional dan bahkan menjadi korporasi besar.

Frisian Flag Campina, misalnya, dimiliki 1.900 peternak Belanda, Jerman, serta Belgia dan merupakan perusahaan produk susu terbesar kelima di dunia. Atas dasar itu, kita tidak bisa sekadar menghapus 42 ribu peraturan yang ada. Seperti yang diusulkan Gubernur Jatim, perlu disusun peraturan baru yang lebih mendukung daya saing dan kesiapan kita menghadapi kompetisi. Reregulasi diperlukan agar tidak terjadi kanibalisme dan akhirnya justru melemahkan perekonomian kita. Ambil contoh, misalnya dalam industri ayam potong. Karena banyaknya pemain dalam industri itu dengan skala yang beragam, harus ada aturan yang adil.

Negara harus membuat batasan di mana perusahaan bisa bermain dan di mana wilayah untuk pengusaha kecil. Bahkan di negara yang demokrasinya lebih maju, ada batasan jumlah pemain agar tidak terjadi pasokan yang berlebihan dan akhirnya saling mematikan. Negara harus memiliki arah jelas tentang perekonomian yang dibangun. Ini harus dikomunikasikan secara terbuka agar semua tahu tujuan besar pembangunan dan paham kontribusi apa yang bisa diberikan untuk mendukung kemajuan. Aturan harus dibuat agar ada keadilan dan kita tidak menjadi serigala bagi yang lainnya. Tujuan besar dari pembangunan ialah untuk menciptakan kesejahteraan umum. Sesuai dengan semangat Pancasila, keadilan itu harus dirasakan seluruh rakyat Indonesia.