Menunggu Aksi

SUDAH jadi rahasia umum di negeri ini, yang kerap melawan hukum justru aparat negara.

Pihak yang mestinya memberi turutan kepada khalayak justru menunjukkan deretan penentangan.

Dalam soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara, misalnya, mereka yang mendapat gaji dan fasilitas dari negara justru mengingkarinya.

Bahkan, tahun lalu, ada pembesar polisi yang jelas-jelas menolak melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Akan tetapi, yang mengherankan, tak ada pejabat di atasnya yang berani kepada sang jenderal polisi itu untuk menasihati, apalagi memaksanya, agar patuh.

Bagaimana seorang pembesar penegak hukum secara terbuka justru tak tunduk pada kehendak untuk meneguhkan aturan.

Alih-alih menjadi teladan, justru melawan.

Padahal, UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jelas bunyinya.

Pasal 5 mengamanatkan pejabat negara harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat; melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.

Nyatanya butir-butir UU dengan bahasa Indonesia yang gamblang itu masih belum terang bagi sebagian aparat negara.

Mari kita lihat data KPK. Menurut lembaga antirasywah itu, per Maret ini 90.913 dari 228.369 pejabat negara yang wajib lapor harta kekayaan belum juga patuh.

Yang terbesar ingkar ialah anggota DPRD, 75.92%, disusul pejabat eksekutif 28,84%, pejabat BUMN dan BUMD 20,35%, anggota DPR 13,36%, pejabat yudikatif 13,21%, dan anggota DPD 8,06%.

Karena itu, sudah benar KPK dan Kemenpan-Rebiro bergandeng tangan akan menertibkan para pejabat yang membangkang.

Mereka tengah menyiapkan aturan dengan sanksi lebih tegas, lebih tandas, bagi aparat negara yang tak taat melaporkan harta kekayaan.

Mereka yang membandel akan dikenai sanksi administratif, misalnya penundaan penaikan jabatan atau promosi, bahkan hingga pencopotan jabatan.

Bersiap pula mereka bakal kehilangan tunjangan jabatan.

Karena itu, aturan mengenai sanksi yang akan diterapkan hendaknya segara sebab selama ini rupanya sanksi administrasi belum tercantum dalam peraturan pemerintah.

Untuk mengefektifkan sanksi itu, selain menggandeng Kemenpan-Rebiro, KPK juga akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Ini memang bertujuan menyelaraskan laporan kekayaan dengan surat pemberitahuan wajib pajak.

Menpan-Rebiro Yuddy Chrisnandi berjanji akan tegas menertibkan aparat negara yang citranya belum naik kelas.

Tugas ini, katanya, memang ranahnya selaku pembantu presiden.

"Tugas kami dari Kemenpan-Rebiro untuk memaksa mereka (pejabat negara) melakukan kewajiban mereka," kata Yuddy yang juga guru besar dalam bidang pembangunan ekonomi industri dan kebijakan publik FISIP Universitas Nasional.

Deklarasi pencanangan Zona Integritas Sekretariat Kabinet oleh Menteri Pramono Anung, dua hari lalu, mestinya juga dimaknai semacam daya dorong dari Istana Presiden agar pejabat negara tak main-main dengan aturan yang tujuannya menciptakan aparatur negara yang bersih.

Aparatur negara yang bersih akan serupa 'diandem' atau 'mahkota' kepercayaan bagi publik.

Publik menilai kewibawaan bukan dari dayang-dayangnya yang banyak, protokolernya ketat, pidato-pidatonya yang lantang, fasilitasnya yang wah, melainkan dari kebersihan laku mereka.

Kita mendukung rencana baik itu. Namun, aksi masih dinanti.

Upaya penertiban, terlebih yang ditujukan bagi aparat negara, sering nyaring dalam rencana, tetapi meluruh dalam aksi.

Bukankah aturan larangan rapat di hotel dari kantor Menteri Yuddy akhirnya melindap juga?