Heboh Online

SELASA (22/3) lalu, Jakarta nyaris lumpuh. Ribuan pengemudi taksi berunjuk rasa memprotes pemerintah yang membiarkan taksi online bebas beroperasi. Unjuk rasa itu tak hanya melumpuhkan jalan utama Jakarta, tetapi juga berubah menjadi anarkistis. Apa yang membuat para pengemudi taksi mengamuk? Penyebabnya karena periuk nasi mereka terganggu. Ketika ada hal yang mengancam kehidupan keluarga, orang bisa bertindak irasional. Seberapa besar pendapatan pengemudi taksi berkurang? Kata mereka sekitar 30% sejak taksi online hadir. Pengguna taksi beralih karena tarif taksi online lebih murah. Bagi pengusaha, penurunan pendapatan hanya memengaruhi besarnya keuntungan.

Namun, bagi pengemudi, penurunan sepertiga pendapatan mengganggu kelangsungan hidup keluarga mereka. Pada tempatnya apabila pemerintah turun tangan mengayomi rakyatnya. Rakyat bukan hanya mereka yang membutuhkan angkutan nyaman dan murah, melainkan juga para pengemudi taksi dan pengusaha taksi. Tugas pemerintah menciptakan persaingan setara dan adil. Penetapan tarif taksi yang lebih murah harus didasarkan pada efi siensi, bukan karena yang satu harus membayar biaya uji kendaraan dan pajak, sedangkan yang lain tidak. Di banyak negara, taksi online menimbulkan persoalan karena mereka masuk industri pelayanan jasa angkutan umum dengan menggunakan identitas berbeda. Baik Uber maupun Grab mengaku sebagai perusahaan pemberi layanan online, bukan perusahaan taksi.

Mereka memang tidak memiliki mobil yang ditawarkan kepada konsumen. Mobil dimiliki individu-individu yang bergabung di bawah Uber atau Grab. Baik Uber maupun Grab mempertemukan pemilik mobil dengan konsumen yang membutuhkan melalui aplikasi yang mereka miliki. Sebagai individu, pemilik mobil tidak perlu harus mendaftarkan diri sebagai kendaraan umum. Mereka merasa tidak perlu melakukan uji kelaikan angkutan umum karena mobilnya sudah standar pabrikan. Mereka merasa tidak perlu memiliki surat mengemudi kendaraan umum karena hubungan dengan pengguna lebih bersifat pribadi. Ketika semua berjalan baik dan tidak ada kecelakaan, tidak ada persoalan dalam transaksi pelayanan tersebut. Namun, ketika ada musibah yang tidak diinginkan, persoalan akan timbul. Bagaimana tanggung jawab perusahaan pelayanan jasa tersebut kepada konsumennya? Itulah yang membuat beberapa negara melarang keberadaan taksi online. Mereka mewajibkan taksi online untuk mendaftar sebagai perusahaan taksi apabila ingin menawarkan jasa pelayanan angkutan umum.

Pemerintah gamang menghadapi protes pengemudi taksi karena dalam kasus Go-Jek, Presiden Jokowi sempat menganulir kebijakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Dengan alasan Go-Jek dibutuhkan masyarakat, Presiden meminta penerapan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak kaku. Salah satu tugas pemerintah ialah menciptakan keamanan dan ketertiban. Tidak mungkin pemerintah mengajari rakyat tidak patuh aturan. Jika pemerintah terus-menerus menerabas aturan, berarti pemerintah mengajarkan ketidakpatuhan kepada publik. Rupanya pemerintah menyadari kekeliruannya. Hanya, pemerintah meyadari mereka tak bisa juga melawan perkembangan teknologi. Kebijakan menetapkan moratorium sambil mengharuskan taksi online terdaftar sebagai perusahaan pelayanan jasa angkutan umum merupakan jalan tepat. Kita tidak boleh menutup kompetisi. Kita juga tidak bisa menghalangi kemajuan teknologi. Namun, negara harus menciptakan persaingan sehat. Ini momentum bagi kita melakukan transformasi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis jasa.