Mengantisipasi Krisis

PENGALAMAN 1997 tidak akan pernah terlupakan oleh bangsa Indonesia. Gejola­k ekonomi di Asia Timur mengimbas ke Indonesia. Kepanikan membuat pasar menarik dana besar-besaran dari perbankan. Untuk mencegah kehancur­an sistem keuangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan bantuan likuiditas Bank Indonesia.

Sampai sekarang, kebijakan itu masih menjadi kontroversi. Namun, pilihan menggelontorkan dana talangan sampai Rp600 triliun merupakan cara terbaik mencegah kehancuran sistem keuangan. Satu dekade setelah itu, krisis keuangan melanda Amerika Serikat. Pemerintahan George W Bush panik menghadapi ancaman keruntuhan perekonomian AS.

Padahal, selama ini mereka paling sesumbar sebagai negara terbaik menerapkan good corporate governance. Namun, prinsip kehati-hatian pada sistem keuangan mereka tabrak. Pemerintah AS harus mengeluarkan kebijakan Trouble Assets Recovery Program. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah AS mengeluarkan anggaran sampai US$725 miliar (sekitar Rp9.500 triliun) untuk mengambil alih aset perusahaan berkredit macet.

Hingga kini AS belum pulih dari krisis. Bahkan eksesnya mengimbas ke seluruh dunia karena dana talangan meluber ke mana-mana. Ketika Bank Sentral AS hendak menarik dana tersebut, mata uang dunia terguncang.

Dua gambaran besar itu menunjukkan tidak ada negara yang kebal dari krisis. Persoalannya tinggal kapan krisis itu akan terjadi serta bagaimana langkah penanganan untuk meminimalkan risiko. Kepanikan pasar merupakan faktor yang sulit dikontrol. Semua orang berupaya menyelamatkan uang ma­sing-masing ketika krisis terjadi. Kepanikan itu menciptakan ketidakpercayaan massal pada sistem keuangan.

Dengan belajar dari pengalaman tersebu­t, semua negara menyusun protokol penangan­an krisis. Protokol itu diperlukan agar jelas langkah apa yang perlu dilakukan ketika krisis terjadi. Bagaimana proses pengambil­an keputusannya dan siapa yang berwenang mengambil keputusan tersebut. Setelah krisis keuangan AS, kita sempat dihadapka­n pada krisis yang berpotensi memiliki dampak sistemis. Krisis yang melanda Bank Century membuat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mul­yani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Boediono memutuskan untuk melakukan penyelamatan. Namun, isu itu bergulir menjadi masalah politik dan keduanya hingga kini tersandera oleh kasus itu.

Saat menjabat wakil presiden, Boediono pernah mengusulkan perlunya UU Pencegah­an dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Namun, ide itu tak pernah ditanggapi dan dianggap sebagai upaya Boediono menghindari tuntutan hukum. Kini mulai disadari pentingnya UU PPKSK, apalagi jika melihat potensi ancaman yang bisa terjadi. Bank Sentral Eropa harus menyiapkan paket khusus untuk menyelamatkan perekonomian Uni Eropa. Tiongkok melakukan langkah pencegahan untuk menghindari krisis.

Persetujuan DPR bagi ditetapkannya RUU PPKSK merupakan langkah maju mengantisipasi krisis keuangan. Walau waktu pembahasan masih diperlukan, sudah muncul kesadaran membangun sistem yang bisa dipakai dalam menghadapi krisis keuangan. Semangatnya sudah dimunculkan, tidak lagi akan menggunakan skema dana talangan (bailout), tetapi kewajiban dari pemegang saham untuk menyetorkan modal tambahan (bail-in). Implikasinya sudah diantisipasi, yakni amendemen UU Otoritas Jasa Keuangan, UU BI, dan UU Lembaga Penjamin Simpanan. Semua itu berangkat dari kesadaran kita harus menyediakan payung sebelum hujan. Jika krisis keuangan telanjur datang, kita sulit berpikir jernih karena mudah panik. Kita harus belajar dari pengalaman.