Perikanan

PAMERAN Seafood Amerika Utara merupakan ajang tahunan para pelaku industri perikanan untuk saling memperkenalkan produk yang dihasilkan. Pertemuan di Boston, Amerika Serikat, itu tidak hanya berbicara soal bisnis, tetapi juga tata kelola perikanan.

Salah satu tema hangat yang diangkat ialah tata kelola perikanan yang bertanggung jawab (responsible fisheries). Pelaku industri perikanan dituntut memperhatikan keberlanjutan.

Selama ini, industri perikanan lebih fokus pada penangkapan. Sepanjang bisa dijaring, semua jenis dan ukuran ikan yang bisa ditangkap mereka angkat.

Akibatnya, jumlah ikan betina yang dibutuhkan untuk bereproduksi berkurang. Anak ikan yang seharusnya dibiarkan tumbuh terlebih dahulu pun gagal mencapai pertumbuhan optimal.

Tata kelola yang tidak memperhatikan faktor keberlanjutan, apabila dibiarkan, akan membahayakan masa depan umat manusia. Padahal, laut dan seluruh isinya merupakan penyangga kehidupan paling esensial.

Untuk itulah banyak negara membuat pengaturan perdagangan produk perikanan. Pemerintah AS, misalnya, sedang menyusun rancangan undang-undang yang mengharuskan pernyataan tentang asal ikan yang masuk ke negara mereka.

Para eksportir produk perikanan kelak harus menuliskan lokasi penangkapan, jenis kapal yang dipakai, hingga jenis jaring yang dipakai saat memasarkan produk ke AS.

Peraturan itu mau tidak mau membuat industri perikanan Indonesia harus berubah. Kita tidak bisa lagi asal menangkap, tetapi harus memperhatikan cara menangkap yang benar. Bahkan, ke depan, industri perikanan harus menggunakan sistem teknologi yang mendukung aturan penangkapan ikan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai penerapan tata kelola industri perikanan berkelanjutan sesuai dengan langkah yang selama ini dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, seperti pembatasan tentang ukuran ikan yang boleh ditangkap dan diperjualbelikan. Aturan tersebut membuat ikan-ikan tidak hanya bisa terjaga keberadaannya, tetapi juga tumbuh optimal.

Apalagi pemerintah keras melarang penangkapan ikan secara ilegal, termasuk dengan menenggelamkan kapal-kapal tanpa izin resmi. Kini nelayan bisa lebih mudah menangkap ikan dengan ukuran lebih besar. Semua itu ditempatkan dalam tiga strategi pengembangan perikanan, yaitu sovereignty (kedaulatan), sustainability (keberlanjutan), dan prosperity (kesejahteraan).

Menteri Susi menyadari, agar kesejahteraan meningkat, kapasitas para nelayan harus diperbaiki. Semua itu bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan Hanya dengan itulah nelayan dan industri perikanan Indonesia mampu memanfaatkan pasar ikan dunia.

Tentu tidak bisa sekali jadi, sebab itu berkaitan dengan mengubah kebiasaan. Pemerintah sendiri tidak akan ragu meminta negara-negara besar memberikan waktu tambahan bagi pelaksanaan responsible fisheries bagi nelayan Indonesia. Namun, ke depan, nelayan dan industri perikanan Indonesia harus menyesuaikan itu dengan aturan dunia yang sangat memperhatikan soal keberlanjutan.

Salah satu persyaratan agar nelayan Indonesia bisa memenuhi peraturan internasional ialah dengan memperbaiki kualitas kehidupan mereka. Nelayan tidak bisa lagi dibiarkan masuk kelompok masyarakat miskin.

Menteri Susi melihat saat ini kualitas kehidupan nelayan jauh membaik. Apabila pada 2014 indeks kehidupan nelayan berada pada angka 102,97, sekarang sudah 107,37. Akan tetapi, perjalanan memang masih jauh.

Apalagi seperti disampaikan Profesor Emeritus Universitas Harvard, Gustav Papanek, perikanan Indonesia harus mampu membuka lapangan pekerjaan bagi mininal satu juta orang. Itu hanya bisa terjadi kalau kita mampu membangun industri perikanan yang menyejahterakan nelayan.