Arus Kas

Perlambatan ekonomi global membuat permintaan dunia bergeming. Akibatnya, harga tidak beranjak membaik, terutama harga minyak dunia yang masih tertekan dan akibatnya harga komoditas lain juga ikut tertekan. Turun tajamnya harga berbagai komoditas otomatis berpengaruh terhadap penerimaan, lalu arus kas. Tidak sedikit pula yang keuntungannya menurun dan akibatnya kemampuan untuk mengembangkan usaha tersendat. Memburuknya kondisi keuangan perusahaan tak pelak memengaruhi penerimaan negara.

Pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan otomatis turun. Apabila belanja masyarakat ikut terkena, penerimaan pajak pertambahan nilai pasti ikut turun. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memprediksi penerimaan pajak bisa Rp290 triliun di bawah target. Untuk itulah Menkeu segera mengajukan RAPBN Perubahan kepada DPR. Harapannya akan bisa dilakukan penyesuaian besaran penerimaan pajak. Penyesuaian sisi penerimaan otomatis akan berpengaruh terhadap sisi pembelanjaan. Pertanyaannya, sektor mana yang akan dikorbankan? Pemerintah jelas tidak bisa mengurangi biaya rutin.

Mau tidak mau yang harus dikorbankan ialah anggaran pembangunan. Padahal, Presiden Joko Widodo begitu berambisi membangun infrastruktur di seluruh Tanah Air. Memang pengurangan anggaran pembangunan berdampak negatif terhadap persepsi pasar. Selama ini, kekuatan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla justru pada percepatan pembangunan infrastruktur. Namun, pil pahit harus ditelan karena APBN yang lebih prudent dan kredibel tak kalah penting diperhatikan karena berpengaruh terhadap kepercayaan pasar.

Untuk bisa menjawab tantangan ini, pemerintah harus fokus pada ekonomi, jangan terbawa arus politisasi. Persoalan yang perlu diselesaikan dengan pendekatan ekonomi, jawab dengan pertimbangan ekonomi, bukan politik. Kelebihan Presiden Jokowi selama ini ialah cepat mengambil keputusan. Pertimbangan yang dipakai tidak macam-macam, kecuali ekonomi dan manfaat bagi masyarakat. Konsistensi itulah yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Terus terang, kita menyayangkan Presiden harus terbawa arus permainan politik dalam urusan pengelolaan Blok Masela.

Keputusan yang seharusnya bersifat teknis dibawa menjadi urusan politik. Padahal, dalam politik tidak selalu satu ditambah satu ialah dua. Selalu ada pembenaran. Selama Republik berdiri, urusan plan of development blok minyak dan gas cukup ditangani menteri energi dan sumber daya mineral. Kita memiliki Satuan Kerja Khusus Migas yang fungsinya menyelesaikan secara profesional semua urusan proyek migas. Yang perlu dilakukan hanya pembenahan sistem agar berdasarkan prinsip tata kelola perizinan yang jauh dari hanky-panky. Bertele-telenya pengambilan keputusan pengelolaan Blok Masela bukan hanya memberi sinyal negatif dalam menarik investasi, tetapi membuat kita kehilangan kesempatan.

Padahal, kian cepat investasi dilakukan, makin cepat manfaat bisa dipetik. Bayangkan, sampai awal Februari lalu, penerimaan negara baru 5% dari target, sedangkan belanja sudah mencapai 9%. Itu menggambarkan ada persoalan pada arus kas negara. Sepanjang tak segera diselesaikan, itu akan memberi sinyal buruk kepada pasar.