Tapera

TIDAK sedikit perusahaan yang memperhatikan kesejahteraankar yawannya. Salah satu bentuknya, memikirkan perumahan bagi karyawan. Setelah tujuh tahun be kerja, misalnya, perusahaan memberikan pinjaman 45 kali dari gaji pokok untuk membeli rumah. Pinjaman tanpa bunga itu dibayar dari gaji yang dipotong oleh per usahaan. Konsep yang baik itu tetap tidak bisa ideal dalam pelaksanaannya. Persoalannya harga tanah terus naik sangat cepat. Akibatnya bantuan pinjaman dari perusahaan tidak bisa membuat kar yawan mendapatkan rumah layak dan dekat dari tempat kerja. Sejak lama diingatkan agar negara mengontrol harga tanah, salah satunya melalui bank tanah. Namun, negara tidak berdaya dan melepaskan harga tanah ke mekanisme pasar. Sekarang pemerintah bersama DPR mengeluarkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat. Tujuannya, perusahaan dan karyawan menyisihkan 3% dari gaji karyawan untuk tabungan perumahan. Tabungan perumahan rakyat nantinya diperuntukkan karyawan golongan bawah agar mereka bisa memiliki rumah sendiri.

Sekali lagi, di atas kertas model ini ideal. Itu bagian dari semangat sosialisme bangsa sesuai konstitusi. Setelah kesehatan rakyat dijamin negara, kini negara menjamin penyediaan rumah bagi rakyatnya. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini bisa berjalan dengan baik? Para pengusaha mulai berteriak tentang beban tambahan yang harus mereka pikul. Setelah sebelumnya harus membayar jaminan kesehatan karyawan, kini mereka dibebani lagi iuran 0,5% untuk perumahan karyawan. Bagi perusahaan sehat, tentu tidak masalah dengan arus kas mereka. Namun, dengan biaya tinggi yang masih harus mereka pikul, mulai biaya modal yang mahal, biaya logistik tinggi, hingga biaya utilitas, perusahaan Indonesia kehilangan daya saing. Padahal di sisi lain mereka dihadapkan pada persaingan yang kian terbuka. Jangan kita ingin mendapatkan telur, tetapi ayamnya harus mati.

Pertanyaan lebih lanjut, apakah dana yang di kum pulkan itu bisa menjamin karyawan golongan bawah mendapatkan rumah? Kalau po la pengada an tanah seperti sekarang, rumah akan semakin su lit didapatkan masyarakat. Kini diperkirakan ada sekitar 15 juta rumah tangga belum memiliki ru mah. Pemerintah setiap tahun berupaya menyedia kan sejuta rumah. Dibutuhkan waktu panjang un tuk membuat mereka memiliki naungan, belum lagi ada penambahan rumah bagi kelompok rumah tangga baru. PT Perumnas dan Realestat Indonesia tidak sanggup menyediakan rumah bagi kelompok masyarakat bawah karena sulit mendapatkan tanah. Kalaupun dipaksakan, mereka bisa mendapatkan rumah dengan kualitas sederhana di daerah pinggiran. Kita kerap menggampangkan masalah, seakan-akan semua itu bisa diselesaikan dengan
konsep di atas kertas. Kita lupa dalam pelaksanaan jauh berbeda dengan konsep.

Kita lihat kebijakan tabungan perumahan untuk pegawai negeri sipil yang diterapkan sejak 1993. Setiap bulan gaji PNS dipotong Rp3.000 hingga Rp10.000 sesuai golongan. PNS golongan I menda patkan kredit uang muka Rp1,2 juta, golongan II Rp1,5 juta, dan golongan III Rp1,8 juta. Apakah de ngan uang itu PNS bisa mendapatkan rumah layak? Pengalaman tabungan perumahan untuk PNS seharusnya jadi pelajaran dalam merumuskan kebijakan perumahan pegawai swasta. Bangsa cerdas tidak boleh terantuk dua kali pada batu yang sama. Pemerintah tak boleh kehilangan kredibilitas karena kebijakan tidak bisa dilaksanakan.