Smelter

ISU perlunya memperoleh nilai tambah dari sumber daya alam yang kita miliki sudah lama digaungkan.

Hal itu diingatkan kembali oleh Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, dalam dialog nasional saat peringatan Hari Kemerdekaan pada 2010.

Kata BJ Habibie, kita seperti menghadapi VOC jilid dua apabila sumber daya alam kita ekspor dan mengimpor produk jadi, karena nilai tambahnya dinikmati oleh bangsa lain.

Sentilan Habibie kemudian melahirkan kebijakan hilirisasi.

Semua pengelola pertambangan diharuskan membangun pabrik pengolahan mineral.

Pemerintah membekukan izin ekspor apabila tidak ada komitmen untuk membangun smelter.

Setelah beberapa tahun berjalan, muncul wacana untuk mengkaji kembali kebijakan tersebut.

Menko Perekonomian Darmin Nasution melihat, momentum kebijakan hilirisasi hilang ketika harga komoditas terpuruk seperti sekarang.

Kita sering mengingatkan pentingnya pengkajian secara menyeluruh.

Kebijakan industrialisasi harus melihat kemampuan industri dalam negeri.

Jangan sampai nilai tambah justru dinikmati bangsa lain karena kita harus mengimpor barang modal.

Ambil contoh pabrik pengolahan tembaga.

Investasi yang harus ditanamkan untuk membangun smelter sekitar US$2 miliar.

Namun, barang modal untuk membangun smelter harus diimpor karena hanya Jepang, Tiongkok, atau Amerika Serikat yang memiliki teknologi tersebut.

Persoalannya, nilai tambah yang didapat dari pengolahan konsentrat ternyata hanya 5%.

Kita harus mengekspor produk olahan itu karena kita tidak memiliki industri hilir lanjutan seperti industri kabel dan katoda.

Hal yang sama berlaku pada aluminium.

Nilai tambah akan semakin tinggi apabila kita memiliki industri permesinan yang kuat.

Industri otomotif sangat membutuhkan aluminium untuk keperluan mesin dan komponen.

Untuk itulah kita memerlukan desain besar pembangunan industri nasional.

Sampai saat ini kita belum memiliki kebijakan nasional yang menggabungkan sistem pendidikan dan pembangunan ekonomi yang hendak kita tuju.

Sejak zaman Mendikbud Wardiman Djojonegoro kita berkutat pada persoalan kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri.

Tidak usah heran apabila kita kemudian menjadi gamang.

Apalagi ketika dihadapkan pada perekonomian global yang masih terus melambat.

Harga komoditas terus tergerus sehingga investasi pengolahan mineral dirasakan menjadi tidak feasible.

Kita tidak pernah bosan mengajak bangsa ini bertindak lebih cerdas. Jangan kebijakan dikeluarkan hanya karena sikap emosional.

Masukan yang diberikan Habibie bukan dimaksudkan untuk sesuatu yang tidak feasible.

Kita sudah terlalu lama tidak memperkuat pe-nguasaan ilmu dasar.

Akibatnya, kita kekurangan ahli yang bisa membawa kita menguasai industri barang modal.

Hampir semua permesinan industri harus diimpor dan akibatnya setiap tahun bisa terlihat dari besarnya defisit neraca transaksi berjalan.

Kita tidak perlu malu untuk merevisi kebijakan yang kurang tepat.

Yang terpenting ada kesadaran untuk memperbaiki kelemahan yang ada agar kelak kita dapat mengoptimalkan sumber daya alam untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.