Suku bunga

INDUSTRI perbankan diguncang rumor. Otoritas Jasa Keuangan diisukan akan mengeluarkan aturan tentang pembatasan net interest margin (NIM) dari perbankan. Untuk menekan suku bunga kredit, bank akan dibatasi NIM-nya antara 3% dan 4%.

Keruan saja harga saham perbankan bergejolak. Tekanan jual saham perbankan membuat harga saham perbankan tergerus sampai 5%. Pasar khawatir ekonomi komando akan diterapkan di Indonesia dan membuat saham perbankan tidak menarik.

Ketua Komisioner OJK Muliaman D Hadad sudah menegaskan tidak pernah ada ekonomi komando di Indonesia. OJK tidak pernah berencana mengeluarkan peraturan yang membatasi aktivitas dunia perbankan.

Belakangan ini adanya harapan dari pemerintah agar perbankan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Caranya dengan menurunkan tingkat suku bunga kredit agar dunia usaha lebih kompetitif. Sekarang ini tingkat suku bunga kredit dinilai terlalu tinggi sehingga tidak mendorong masyarakat menanamkan modal mereka.

Tekanan pertama-tama ditujukan kepada Bank Indonesia. Tingkat suku bunga acuan BI terlalu tinggi, di tengah tingkat suku bunga acuan dunia yang cenderung rendah. Dua kali pertemuan Dewan Gubernur BI akhirnya memutuskan untuk menurunkan tingkat suku bunga 25 basis poin sehingga kini BI rate berada pada posisi 7%.

Penurunan BI rate memunculkan desakan agar perbankan ikut menurunkan tingkat suku bunga. Salah satu yang menjadi biang keladi ialah tingginya NIM. Penetapan NIM yang terlalu tinggi memang menguntungkan perbankan, tetapi mencekik para pengusaha.

Persoalan itu sebenarnya bukan masalah baru. Tingkat efisiensi perbankan kita memang rendah. Mereka mengompensasi hal itu dengan NIM yang tinggi. Selama ini NIM yang diterapkan perbankan di atas 6%. Itulah yang membuat biaya modal di Indonesia menjadi mahal.

Yang harus kita pikirkan ialah bagaimana membuat perbankan kita menjadi lebih efisien. Caranya tentu tidak dengan cara komando yang memaksakan. OJK, BI, Perbanas, dan pelaku perbankan harus duduk bersama-sama mencari jalan untuk membangun sistem perbankan yang solid.

Sistem perbankan yang baik itu bukan hanya memperkuat bank dengan keuntungan menggiurkan, melainkan juga bagaimana membuat bank mampu menjalankan fungsi intermediasi. Kita sering diingatkan, bank bukanlah lembaga yang 'beternak uang'. Uang itu alat untuk menggerakkan perekonomian.

Wapres Jusuf Kalla berulang kali menyampaikan hal itu. Kalau sekarang kita mengeluhkan soal deindustrialisasi yang terjadi, reindustrialisasi tidak pernah akan bisa kita lakukan apabila suku bunga terlalu mahal.

Sepanjang tidak ada gairah orang untuk berinvestasi, bank harus membayar dana simpanan pihak ketiga yang lebih mahal. Lingkaran setan itulah yang sekarang terjadi dan perbankan pun tidak pernah bisa menikmati manfaat optimal dari industri yang mereka kembangkan.

Sepanjang tidak ada keberanian untuk memutus rantai itu, kita akan terus berkutat pada persoalan yang sama. Kita bukan hanya terus saling menyalahkan, melainkan juga akan ketinggalan kereta karena bangsa bangsa lain lebih bergegas dalam membangun negara mereka.

Permintaan pemerintah agar dunia perbankan berbenah diri jangan dilihat sebagai perintah. Namun, itu imbauan agar perbankan ikut memikirkan solusi untuk bangsa ini agar lebih cepat membangun.