Nasib UU KPK

KORUPSI kerap diteriakkan menjadi musuh bersama bangsa ini.

Juga Samsir tentu saja, sopir taksi yang membawa saya melintasi Jembatan Suramadu dari Surabaya.

Pria berusia 57 itu dengan gemas bercerita tentang bekas Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron yang ditangkap KPK akhir 2014.

Fuad yang merampok uang rakyat ketika menjabat Bupati Bangkalan telah divonis delapan tahun penjara dan harta miliknya, senilai Rp250 miliar. dirampas untuk negara.

"Dia (Fuad Amin) itu bodoh, Pak. Kalau orang pintar, pasti pandai mengendalikan nafsu," kata Samsir ketika taksi berada di atas Pulau Madura.

Untuk pertama kali saya menginjak pulau ini pada Desember tahun lalu.

Samsir mengaku ikut berpesta memenuhi nazar KH Imam Buchori Cholil, tokoh Bangkalan.

Imam sakit hati lantaran dijegal Fuad sewaktu maju sebagai calon bupati pada 2008.

Ia bernazar memotong sapi jika musuh politiknya masuk bui.

"Katanya korupsi musuh bangsa, tapi kok dilemahkan. Saya ini mendukung Pak Jokowi, tapi kenapa sikapnya malah gak jelas?" kata kakek lima cucu itu bersemangat.

Samsir selalu ingat setiap upaya pelemahan KPK yang bertubi-tubi.

Kita tahu memang tak ada produk hukum yang sempurna.

Namun, kita juga tahu, pasal-pasal dalam UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi cukup tajam menangkap para durjana.

Pasal 12A, misalnya, yang memberi wewenang KPK melakukan penyadapan, terbukti ampuh untuk memenjarakan para koruptor.

Namun, inilah salah satu pasal yang hendak direvisi.

DPR mengusulkan penyadapan melalui izin tertulis Dewan Pengawas KPK; selama ini cukup ditandatangani pimpinan lembaga itu.

Selanjutnya Pasal 40, selama ini KPK tak bisa mengeluarkan SP3 kecuali tersangka/terdakwa meninggal; atau berdasarkan penetapan hakim tak layak diperiksa di pengadilan.

Semangat revisi justru memberi wewenang KPK mengeluarkan SP3 yang harus diserta bukti yang cukup dan dilaporkan ke dewan pengawas.

Itu dua di antara beberapa pasal yang hendak direvisi.

Semangat merivisi UU KPK memang bukan tiba-tiba.

Sejak 2010 rencana revisi pun mulai disuarakan Komisi Hukum DPR.

Bahkan, di era 'Indonesia Baru' pemerintahan Joko Widodo, revisi itu masuk prioritas Prolegnas 2015.

Suara nyaring revisi UU KPK justru berasal dari enam fraksi partai pemerintah.

Ada banyak sepekulasi, sejak KPK menetapkan status tersangka calon Kapolri Budi Gunawan, PDIP terutama seperti 'melancarkan serangan balik' ke KPK.

Presiden Jokowi pun seperti serbasalah menghadapi partai koalisi tapi rasa 'oposisi'.

Ia seperti main di dua kaki.

Suara pemerintah kadang ada yang bicara revisi, ada yang bilang tak perlu, ada pula yang sikapnya abu-abu.

Karena itu, saya setuju sikap Ketua KPK Agus Rahardjo yang hendak mundur jika revisi yang melemahkan KPK tetap dilakukan.

Daripada bekerja dengan pasal-pasal yang telah diamputasi, memang sebaiknya mundur.

Padahal, pimpinan KPK periode ini dinilai 'istimewa'.

Mereka hasil terbaik panitia seleksi 'Sembilan Srikandi', dan DPR telah pula 'menghabisi' calon pemimpin yang dianggap 'rezim lama'.

Namun, ternyata DPR belum puas juga sebelum UU-nya 'dipereteli'.

Alangkah malang KPK, lembaga yang yang jadi dambaan rakyat, tapi dilemahkan para elite.

Jika KPK harus sakit dan kemudian mati, ia akan menjadi ironi pemerintahan Jokowi, sosok yang membawa janji tinggi pemberantasan korupsi. Ia seperti ayah yang membunuh anak kandungnya sendiri.

Semoga ini tak terjadi.