APBN-P

BRUNEI Darussalam merupakan negara yang penerimaan negaranya bergantung pada migas.

Di tengah situasi harga minyak terpuruk, Brunei mencoba lebih realistis dalam menyusun anggaran.

Saat bertemu di Jakarta akhir tahun lalu, Menteri Energi Brunei Pehin Mohammad Yasmin Umar mengaku dirinya sempat dikritik keras anggota parlemen karena menetapkan harga minyak US$40 per barel dalam penyusunan anggaran.

Pehin Yasmin dinilai terlalu rendah menetapkan harga patokan sehingga mengurangi kemampuan anggaran Brunei.

Namun, ia merasa itulah patokan paling realistis karena harga minyak dunia tahun ini masih akan berada pada titik yang rendah.

Daripada menunggu tanpa kepastian harga minyak kembali naik, Pehin Yasmin mengajak anggota parlemen mencari alternatif lain untuk meningkatkan penerimaan negara.

Di sisi lain, perlu dipikirkan cara untuk menggunakan anggaran negara seefisien mungkin agar bermanfaat bagi rakyat banyak.

Ketika Brunei menetapkan harga minyak US$40, kita masih mematok US$50 per barel dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Kini, saat harga minyak masih di bawah US$30, wajar apabila pemerintah limbung.

Penerimaan pajak penghasilan migas hingga pertengahan Februari baru Rp5 triliun dari target Rp90 triliun.

Apalagi rendahnya harga minyak berdampak pada harga komoditas lain, yang menjadi andalan penerimaan kita.

Revisi APBN menjadi keniscayaan.

Pemerintah perlu menyampaikan Rancangan APBN Perubahan ke DPR untuk merumuskan anggaran lebih realistis.

Kita menata kembali rencana pendapatan dan belanja agar tidak lebih besar pasak daripada tiang.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memperkirakan penerimaan negara tahun ini bisa berkurang Rp200 triliun dari perkiraan.

Untuk itu, perlu dipikirkan pos-pos yang bisa dihemat tanpa mengurangi target pertumbuhan yang diinginkan.

Kita memang tidak perlu menurunkan target pertumbuhan 5,3% tahun ini karena perekonomian kita tidak hanya bertumpu pada pemerintah.

Kita masih memiliki swasta dan BUMN sebagai motor pertumbuhan.

Apalagi BI sudah memberikan kelonggaran kredit dengan menurunkan suku bunga acuan, BI rate, menjadi 7%.

Penetapan simpanan giro wajib minimum perbankan juga diturunkan dari 7,5% menjadi 6,5%.

Ruang bagi terjadinya investasi pun masih terbuka lebar.

Kalau saja rencana pembangunan pembangkit listrik 35 Gw mampu direalisasikan, setiap tahun akan ada investasi sekitar Rp200 triliun.

Itu sudah 30% dari target investasi yang dicanangkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Investasi itu pun mendorong tumbuhnya industri penunjang karena pembangunan pembangkit listrik membutuhkan konduktor aluminium, trafo, dan baja.

Jutaan orang juga bisa terserap untuk membangun proyek.

Belum lagi kalau pemerintah menekuni investasi di sektor migas serta pertambangan.

Banyak proyek migas yang tinggal eksploitasi seperti Blok Masela.

Sekarang para pengusaha menunggu maunya Presiden.

Kajian untuk dilakukan eksploitasi di tengah laut sudah dibuat sejak tiga tahun lalu.

Sekarang Presiden goyah karena ada yang berpendapat pengolahan di darat lebih bermanfaat.

Persoalan sekarang terletak pada keyakinan kita.

Kalau kita menghendaki ada percepatan pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi, kuncinya sepenuhnya di tangan kita.

Kalau saat meresmikan pelaksanaan pembangunan kereta cepat Presiden menegaskan bahwa pemenang dalam era kompetisi ialah yang paling cepat mengambil keputusan, konsistensi sikap seperti itulah yang kita butuhkan.